Terorisme, HAM dan Arah Kebijakan Negara

SuaraPersatuan.com – Mantan Kepala BIN dan Penulis buku Al Qaeda As’ad Said Ali mengatakan, perkembangan terorisme global terakhir, sebetulnya tidak lepas dari dampak perang di Afghanistan ketika Rusia menginvasi negara tersebut. Kelompok pemberontak yang berperang di Afghanistan termasuk yang datang dari Indonesia diikuti oleh mereka yang terinsipirasi ideologi DI/TII-NII dan bukan diikuti oleh para anggota ormas Islam terbesar Muhammadiyah dan NU.

“Sayangnya, ketika perang Afghanistan berakhir, radikalisme dalam melawan komunis Rusia tidak dimoderasi oleh tokoh-tokoh perlawanan karena lebih dulu wafat. Akibatnya, ketika para veteran perang Afghanistan asal Indonesia pulang kembali, ideologi radikal tersebut terbawa sampai ke tanah air,” ujarnya dalam diskusi bertema “Terorisme, HAM dan Arah Kebijakan Negara”, Jumat (2/4/2021).

Dampak konflik antar peradaban di Indonesia, tambah Said Ali, teridentifikasi lewat dua pandangan berbeda paska serangan WTC USA 2001, yakni kelompok yang memandang perang yang terjadi saat ini adalah perang peradaban belaka (NU dkk) dan hanya diatasi dengan mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari peradaban barat. Pihak lainnya adalah para penganut garis radikal (eks Afghanistan, ISIS, dkk) yang memandang bahwa sedang terjadi perang fisik dengan Barat beserta perangkat ideologi, politik dan ekonominya (Kapitalisme-Liberalisme).

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo memandang akar terorisme di Indonesia terkait tiga hal yakni Pertama, Makar TII/NII yang kemudian berlanjut kepada stigma terhadap umat Islam dengan adanya gerakan Komando Jihad dan lain-lain, Kedua, Propaganda Barat (adanya ISIS-Al Qaeda dan Huntington Theory) dan Ketiga, Permasalahan Sosial Ekonomi.

Trisno Rahardjo juga mengusulkan agar pola penanganan tindak terorisme oleh pemerintah hendaknya tetap mengedepankan pendekatan hukum pidana dan bukan pendekatan perang. Jika pendekatan perang yang digunakan, maka keterlibatan militer dalam penanganan terorisme akan dimungkinkan. Padahal, penggunaan militer dalam penanganan terorisme sampai saat ini masih menjadi silang pendapat.

Mengedepankan pendekatan hukum pidana agar semua pihak yang terlibat dalam penanganan terorisme tetap melakukan hal baik dan benar dalam proses hukum pidana, serta memperhatikan HAM. Di samping itu perlu melibatkan peran serta masyarakat agar semua peradilan tindak pidana terorisme tidak berlangsung dalam ruang sunyi. Masyarakat perlu dilibatkan agar memahami apa yang terjadi, dan mengerti bagaimana langkah-langkah ke depan dalam bersama-sama mencegah terorisme.
Program Deradikalisasi perlu dievalusi mendasar. Sepertinya ada ketidaksesuain program dengan sasaran. Pelaku terorisme dan bom tetap saja muncul. Terdapat persoalan dalam proses penangkapan dan tindakan terhadap pelaku tindak terorisme hal mana terjadi cara-cara penegakan hukum yang dapat menimbulkan dendam di hadapan anak dan istri pelaku. Dampaknya adalah tidak terputusnya rantai radikalisme dan terorisme yang terus berkesinambungan.
Penanganan kasus-kasus terorisme hendaknya jangan semua ditarik ke Pusat/Densus 88. Ada baiknya persidangan dan penegakan hukum pidana dikembalikan ke daerah asal terjadinya tindak pidana terorisme. Di samping itu akses terhadap publik juga harus dibuka dan tidak terkesan tertutup. Penghargaan terhadap profesi pengacara/advokat harus diberikan selayaknya, karena peran pengacara meskipun dalam tindak pidana terorisme adalah juga hal vital menentukan kelengkapan hukum acara pidana.

Sementara itu Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab menyatakan harus ada ketegasan dalam penanganan terorisme, karena kalau tidak tegas, maka sampai kapanpun persoalan terorisme tidak akan selesai. Aksi terorisme juga persoalan global yang sedang ditangani oleh berbagai negara.
Penanganan kasus terorisme saat ini tetap menggunakan asas hukum pidana. Yang jadi masalah dan digugat banyak pihak adalah pada proses pembuktian, serta proses penangkapan dan penindakan di lapangan. Titik krusialnya, di satu sisi terorisme memang ancaman juga terhadap HAM orang lain, namun di sisi lain tugas dan kewenangan negara dalam menindak terorisme haruslah sesuai dengan KUHAP, manusiawi dan tidak melanggar HAM. Hal itu perlu agar penegakan hukum terhadap pelaku terorisme mendapat kepercayaan masyarakat.
Saat ini terorisme telah menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi, karenanya aparat negara harus punya kemampuan mendeteksi. Teroris juga telah punya akses pada senjata dan amunisi. Pertanyaannya darimana diperoleh? Hal itu harus menjadi perhatian bersama. Teroris juga tidak bekerja sendirian, tetapi telah berkolaborasi dengan kekuatan terorisme luarnegeri.

Masukan dan kritik terhadap pola penanganan tindak pidana terorisme harus tetap diperhatikan. Lawyer/advokat kritis harus diajak diskusi oleh BNPT dan Densus 88 agar proses penegakan hukum yang rigid dan tidak melanggar HAM tetap terjaga.
Milda Istiqomah, akademisi Universitas Brawijaya dan Peneliti Hukum dan HAM LP3ES dalam paparannya tentang keterlibatan perempuan dalam kasus-kasus terorisme menyebutkan bahwa ada tren peningkatan terlibatnya perempuan sejak 2018 (13 orang) sampai ke 2019 (15 orang). Jumlah tahanan napi terorisme perempuan antara 2000-2020 tercatat sejumlah 39 orang. Sementara prosentase perempuan sebagai pelaku terorisme kurang dari 10 persen ketimbang laki-laki.

90 persen napi terorisme perempuan dipidana dengan Pasal 13 (support atau kemudahan terhadap pelaku tindak terorisme) dan Pasal 15 (perbantuan, dan percobaan permufakatan jahat).
Terdapat pergeseran peran perempuan dalam aksi terorisme (2000-2020).Semula sebagai invisible Roles/belakang layar, yakni operational facilitator (pembawa pesan, rekrut, mobilisasi dan propaganda) serta ideological supporter (regenerasi ideology). Belakangan peran tersebut bergeser ke Visible Roles yakni female suicide (pelaku bom bunuh diri), dan juga Active Combatant (pejuang, penyedia senjata, perakit bom).
Aspek motivasi perempuan yang terlibat dalam tindak terorisme juga didasari oleh diskriminasi yang dialami dan perasaan terpinggirkan/tersubordinasi. Hal demikian banyak terjadi di midle east. Selain faktor dendam akibat anggota keluarganya terbunuh seperti kelompok black widow di Rusia.
Dalam persoalan terorisme, saat ini perempuan telah menjadi aktor penting dalam tindak terorisme. Perempuan juga korban dari jaringan terorisme. Oleh karenanya perempuan harus dilibatkan dalam pemberdayaan untuk langkah-langkah kontra terotisme.

 

Mungkin Anda Menyukai