Terkait UU TPKS, Ini Catatan Kementerian PPPA dan Komnas Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas Perempuan mengapresiasi pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan oleh DPR RI, Selasa (12/4/2022).

Meskipun demikian kedua lembaga tersebut berharap agar realisasi UU TPKS bisa ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar melindungi dan berpihak pada korban kekerasan seksual yang didominasi perempuan dan anak.

“Tentunya kita menyampaikan apresiasi, ini luar biasa sinergi kolaborasi yang kita lakukan, baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta.

Ia menyebutkan bersyukur karena akhir penantian yang sangat amat panjang dari RUU TPKS pada 12 April 2022 bisa disahkan.

“Tentu kami sering sampaikan bagaimana rancangan undang-undang ini nantinya menjadi UU yang implementatif. Ketika kita bicara implementatif bagaimana kita ke depannya adalah mengatur peraturan pelaksanaan baik itu melalui Peraturan Presiden maupun dengan PP,” kata Bintang.

Setelah UU TPKS disahkan, pekerjaan rumah dari pemerintah adalah langkah-langkah sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani sangat apresiasi bahwa saat ini Indonesia memiliki sebuah payung hukum yang baik yang bisa memberikan terobosan dalam proses penanganan terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual.

“Karena kita tahu memang yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Kita masih punya PR untuk memastikan bersama bahwa UU (TPKS) ini bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Andy Yentriyani.

Ia mengungkapkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait harus bersiap dengan semakin banyaknya aduan masyarakat terkait tindakan kekerasan seksual yang ada disekitarnya.

“Salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus. Karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya UU ini. Dan upaya dari masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan dan pengawasannya akan menjadi kunci,” tutup Andy Yentriyani. (msld).

 

Mungkin Anda Menyukai