Setahun Pandemi Covid-19, Harus Optimis Sehat dan Maju

SuaraPersatuan.com – Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak diumumkan pertama kalinya awal Maret 2020 telah mengguncang berbagai bentuk kenormalan dan kemapanan, serta berdampak demikian besar pada semua lini kehidupan. Di bidang ekonomi, proyeksi pertumbuhan yang digadang-gadang mencapai 5,3 persen dalam APBN 2020 menjadi amburadul, bahkan anjlok hingga minus 2,07 persen dibanding catatan pertumbuhan 5,02 persen pada 2019. Perekonomian nasional yang selama ini sangat bergantung pada belanja konsumsi dan investasi pun limbung dan terpuruk. Pandemi yang berlarut-larut juga telah membaitkan elegi panjang yang mengharu biru sektor industri, mulai dari penundaan kontrak dan pembayaran, kenaikan harga bahan baku, nilai tukar yang bergejolak, kesulitan transportasi logistik, berkurangnya pegawai, terbatasnya jam operasional, kenaikan biaya pengapalan dan masih banyak lagi lainnya.

Tampil sebagai pembicara adalah ; Ekonom, Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. A. Prasetyantoko; Pengusaha, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk., CEO PT Bogasari Flour Mills Franciscus Welirang; dan Ketua Umum Asosisasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Sastraatmadja. Menteri Kesehatan RI, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin yang sedianya juga dijadwalkan menjadi narasumber tidak bisa hadir karena tugas dan kesibukannya. Sementara bertindak sebagai keynote speaker dan yang membuka acara adalah yang berhalangan hadir karena tugas penting mendampingi Presiden. Webinar ini diikuti oleh sekitar 150 audience baik langsung melalui fasilitas Zoom Meeting maupun kanal Youtube.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede Ph.D, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. Ir. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kerangka strategis penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021.

“Krisis kesehatan ini adalah krisis yang luar biasa sejak Indonesia merdeka. Seluruh negara di dunia saat ini tengah berjuang keras menghadapi masalah ini dan belum ada yang mampu mengatasi pandemi ini dengan sempurna,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pandemi untuk memilih solusi optimal yang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ditegaskannya bahwa krisis kali ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Untuk sekarang ini, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin, bukan diberikan kepada korporasi seperti tahun 1998.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah luar biasa untuk penanggulangan kesehatan masyarakat dan mengurangi resiko kemiskinan masyarakat. Salah satu langkah yang luar biasa itu adalah penerbitan PERPPU No. 1/2020 sebagai payung hukum untuk pengambilan langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

“Komisi VI DPR mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menghadapi pandemi Copid-19 dengan menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2020,” tegas Aria Bima. Menurutnya, Komisi VI telah mengindentifikasi sektor-sektor mana yang sangat terdampak sampai sektor yang tidak berdampak bahkan memperoleh keuntungan dengan adanya pandemi ini. Khusus untuk penanganan dampak Covi-19 terkait dengan program pengentasan kemiskinan, Aria Bima mengatakan bahwa semuanya harus terukur. “Untuk yang satu ini tidak ada salahnya kita belajar dari China,” pungkasnya.

Mungkin Anda Menyukai