PPP Sebut Survei LSI soal Perppu KPK Tak Perlu Dituruti

Ketua Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menanggapi hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait mayoritas masyarakat mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Penggati Perundang-undangan (Perppu) terkait UU KPK yang telah disahkan.

Arsul mengatakan, hasil survei tersebut tidak perlu dituruti, sebab Perppu merupakan opsi terakhir dari berbagai kemungkinan dari pilihan yang ada.

Ilustrasi

Menurut Arsul survei yang dirilis oleh LSI yang menghasilkan temuan bahwa masyarakat mendukung untuk menerbitkan Perppu karena sudah menjadi bahan atau topik utama di media-media nasional.

Namun, survei bukan suatu hasil yang patut dituruti tetapi hanya untuk dijadikan rujukan. Sehingga ketika suatu survei merilis temuan adanya dorongan publik untuk presiden mengeluarkan Perppu itu bukan jadi bahan penentu.

“Survei itu jadi bahan pertimbangan, saya kira bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei tetapi harus kajian yang sifatnya akademik kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik. Itulah saya kira yang harus kita pakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislatif review (revisi UU) atau perppu atau judicial review,” tambahnya.

Namun kata Arsul, apabila nantinya presiden mengeluarkan Perppu KPK, maka koalisi pendukung pemerintah tidak bisa berspekulasi terkait apa yang menjadi sikap. Menurutnya pasti akan dilakukan pembahasan antara parpol-parpol koalisi.

“Kita tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan presiden pada hari Senin malam lalu di Istana Bogor presiden belum buat keputusan. Presiden hanya sampaikan tentunya nanti beliau pada saat akan membuat keputusan akan berkomunikasi kembali dengan parpol-parpol itu aja,” tukasnya.