Pilkada 2020, Pemerintah Anggarkan Rp9,8 Triliun untuk 265 Daerah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan jumlah pengajuan dana yang telah disetujui oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hingga saat ini, Arief menyebutkan total anggaran yang diajukan untuk melangsungkan Pilkada 2020 di 265 daerah yang telah melakukan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 11,7 triliun.

Kendati demikian, menurut data yang disampaikan Arief, jumlah anggaran dari 265 daerah yang disetujui oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 9,8 triliun.

“Daerah yang sudah tandatangan NPHD itu 265 dengan usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun, yang disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya itu sebanyak Rp 9,8 triliun,” ucap Arief di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Adapun, dari 270 daerah yang menjalani Pilkada serentak pada 2020, masih terdapat 5 daerah yang melakukan tandatangan NPHD antara KPU daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota setempat.

KPU soal NHPD PIlkada 2020 (Foto: Okezone/Sarah)

Daerah-daerah tersebut adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan. Hingga pada hari ini, (5/11/2019), kelima daerah itu pun tak kunjung menyelesaikan kesepakatan NPHD.

Berdasarkan data yang diterima, 5 daerah yang belum melakukan NPHD tersebut mengajukam dana untuk melakukan Pilkada 2020 sebesar Rp 198 miliar.

“Jadi dari total anggaran yang dibutuhkan, tersisa 5 daerah sebesar Rp198,2 miliar atau setara 1,66 persen yang belum bisa disepakati untuk ditandatangani,” tutupnya.