Pemkot Tangsel Terima Rekomendasi Pansus LKPj 2020

SuaraPersatuan.com – Sebagai hasil kerja Pansus dalam mendalami LKPj 2020 yang diberikan oleh Walikota Tangsel, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2020 DPRD Kota Tangsel, menyerahkan rekomendasi kepada Pemkot Tangsel untuk ditindaklanjuti oleh Walikota dan seluruh pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program kerja tahun 2021. Ketua Pansus LKPj 2020 DPRD Kota Tangsel Aldi S Zuhri mengatakan, sejumlah rekomendasi yang diberikan masih diperlukan penyusunan program kerja dan keuangan yang berbasis target karena capaian targetnya masih kurang dan harus diperbaiki.

“Seluruh dinas di OPD ini memiliki beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti, karena rekomendasi-rekomendasi ini merupakan hasil rapat koordinasi Komisi di DPRD dengan OPD yang menjadi mitra kerja setiap Komisi,” kata Aldi, Senin (19/4/2021).

Dalam rekomendasi tersebut, tambah Aldi, beberapa OPD yang mendapatkan rekomendasi dari Pansus seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel masih kekurangan regulasi sehingga perlu segera dibuatkan Peraturan Walikota (Perwal). Ia meminta DPMPTSP lebih berhati-hati dalam menganggarkan dan harus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi banyaknya sistem baru di era new normal ini. Menurutnya, bahkan seluruh kecamatan masih memiliki banyak catatan terkait kinerjanya yang perlu perbaikan karena sangat berdampak pada pelayanan publik di tingkat kecamatan.

“Dalam catatan kami, masih ada anggaran yang tidak terserap di kecamatan karena adanya pejabat di kecamatan dan stafnya yang kurang aktif, sehingga berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut Aldi mengatakan, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel tercatat masih ada kekurangan selama pelaksanaan program di anggaran 2020 yaitu masih banyak guru swasta yang belum menerima insentif dari pemerintah. Ia meminta kepada Walikota dan Dindikbud Kota Tangsel untuk segera memperbaiki data penerima insentif guru swasta dan mempermudah persyaratannya. Artinya jangan ada lagi hak orang yang tidak terbayarkan hanya karena persyaratannya yang dipersulit atau memang sulit dipenuhi.

Di bidang kesehatan sendiri, Aldi menilai bahwa secara umum sudah baik namun ada beberapa catatan yang menjadi PR bagi walikota baru yaitu mempercepat target akreditasi Puskesmas sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, target akreditasi dan reakreditasi saat ini baru 50 persen, dengan realisasi fisik baru 36 unit dari 58 unit. Artinya masih ada 22 Puskesmas yang belum terakreditasi.

Sementara itu, untuk pekerjaan fisik sendiri masih ada beberapa program yang sempat telat dan pembayaraan pekerjaan yang terhambat. Ia menilai masih dianggap wajar nengingat pada 2020 banyak kegiatan fisik yang terhenti akibat adanya wabah Pandemi Covid-19.

“Secara umum semuanya sudah bagus, tinggal bagaimana nantinya walikota dan wakil walikota yang baru yakni Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan mampu melanjutkan dengan lebih baik lagi,” tutupnya. (Ib)

Mungkin Anda Menyukai