Pedagang Pasar Jombang Ciputat Sesalkan PT PITS Tak Datang Rapat Di DPRD Tangsel

Paguyuban Pedagang Pasar Jombang (P3J) merasa kecewa dengan tidak hadirnya PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) dalam Rapat Kerja Komisi 3 Mediasi dan Fasilitasi mengenai salinan perda tentang PT. PITS terkait pengelolaan pasar, Senin (27/9/21) di Ruangan Rapat Komisi 3 DPRD Tangerang Selatan, Setu.

Menurut Ketua P3J, Johan merasa ada sesuatu yang mencurigakan terkait ketidak hadiran PT. PITS dalam rapat kerja dengan Komisi 3. Yang mana menurutnya, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak hadir merupakan pelecehan terhadap lembaga DPRD.

“Pertanyaan saya, ada apakah antara DPRD dengan PT. PITS ? Permasalahan ini sebenarnya bukan masalah kecil, ini masalah besar yang menyangkut hajat banyak pedagang Pasar Jombang. Sebuah Lembaga DPRD yang paling tinggi di Daerah memanggil BUMD (PT. PITS red) Tidak Datang. Walikota saja kalau di panggil DPRD aja datang. DPRD itu pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk BUMD,” ungkapnya kepada Redaksi Berita Raya di Pasar Jombang, Selasa (28/09/21)

Johan menambahkan sebenarnya pihaknya sudah mengirimkan surat kepada PT. PITS, Disperindag Tangsel, DPRD dan Walikota Tangerang Selatan. Dari Semua surat tersebut hanya DPRD dan PT. PITS yang Menanggapi.

“Untuk PT. PITS mereka mengirimkan utusannya yang menurut saya bukan kelas kami dalam menangani hal ini. Mereka mengundang tanpa surat resmi dan orang yang mereka kirim bukan orang yang bertanggung jawab dan menggambil keputusan.” jelas mantan wartawan pasar desa tersebut.

Johan menjelaskan bahwa PT. PITS mengirimkan perwakilannya secara lisan tidak resmi tanpa ada surat menyurat dan mereka hanya mengirim yang menurutnya itu seorang yang menurutnya setingkat pengurus pasar atau wakil mantri yang di hadirkan untuk berkomunikasi dengan pihaknya.

“Kita ini paguyuban secara organisasi paling tidak kita bisa bertemu dengan pemangku kebijakan, paling tidak ketemu dengan Pak Dudung” tandasnya

Sementara itu, Sekretaris P3J Adhatul Akbar mengatakan pertemuan pihaknya dengan komisi 3 kemarin (Senin, 27/9/21 Red) terpaksa di tunda karena ketidak hadiran dari PT. PITS dan rencananya akan di lanjutkan kembali paling lambat Senin depan.

“Kami dalam hal ini ingin menyampaikan keluhan-keluhan dari pedagang pasar Jombang terkait PT. PITS. Ada 9 Poin yang ingin kami sampaikan. Tapi yang datang hanya Kami pihak paguyuban dan juga UPT Pasar Disperindag, Ferdian. Itu Juga Perwakilan Disperindag datang di Pertengah mungkin tepatnya di akhir pertemuan kami dengan Komisi 3” Ujar Akbar

Akbar menambahkan bahwa Komisi 3 akan memanggil kembali PT. PITS agar bisa win-win solution kepada kedua belah pihak.

“Komisi 3 berjanji akan memanggil kembali PT. PITS, Jika berhalangan kembali pihaknya akan membawa masalah ini ke BAMUS DPRD” Jelas Akbar.

Ketika Redaksi Berita Raya menanyakan siapa saja dari komisi 3 yang hadir, Akbar menjelaskan bahwa seluruh anggota komisi 3 yang menangani pasar hadir.

” Ada Wawan Sakir Darmawan. Aziz (Muhamad Azis Red), Ibu Zulfa dan ibu Sariah itu yang saya kenal dan untuk perwakilan dari P3J ada saya, johan, kamal, jamhari, badayong, Yanto” jelasnya

Akbar menilai kurang tepat untuk saat ini kebijakan yang terapkan oleh PT. PITS sangat memberatkan para pedagang.

“Garis besarnya PT PITS ingin meningkatkan PAD kota tangsel. Namun belum adanya tindakan yg di nilai membangun dan pemembinaan terhadap para pedagang pasar” Tutupnya.

Berikut merupakan 9 keluhan pedagang pasar Jombang terhadap PT PITS yang di peroleh Redaksi Berita Raya :

1. Tidak adanya sosialisasi peralihan pengelolaan pasar Jombang terkait perda nomor 1 tahun 2020.
2. Tidak adanya sosialisasi tentang satu pintu pemungutan retribusi pasar.
3. Tidak adanya sosialisasi perda tentang tentang biaya penambahan nilai Rp 2000 tentang biaya kebersihan.
(Janji kepala divisi pasar hanya 8000 satu pintu yang di hitung perorangan)
4.Tidak adanya sosialisasi dasar hukum Tentang pungutan biaya sewa lapak kaki lima yg senilai Rp450.000 perbulanya.
5. Tidak adanya sosialisasi dasar hukum tentang pungutan biaya sewa lapak kios yang senilai Rp300.000 perbulanya.
6. Adanya dugaan ancaman secara verbal oleh oknum PT PITS jika para pedagang tidak mematuhi menuruti untuk membayarnya.
Seperti para pedagang tidak akan Mendapatkan tempat untuk pasar penampungan pasar sementara.
7. Sudah adanya pasar penampungan yang di bekap oleh oknum PT pits yg membuat resah pedagang pasar.
8.Tentang surat pelimpahan hak/pelepasan hak dari pedagang ke disperindag blm dilaksanakan walaupun hak pakai penggunaan fasilitas gedung(pasar jombang) telah habis untuk jangan waktu 20 tahun.
9. Sudah adanya penarikan biaya untuk biaya untuk lapak pasar penampungan oleh pt anditamas yang legalitasnya belum jelas terkait revitilisasi pasar.

*Keinginan pedagang pasar Jombang semua segala sesuatu atas perubahan nilai angka kutipan atau biaya biaya lainya di pending untuk sementara waktu.

Untuk mengeluarkan setiap kebijakan agar selalu mengikuti prosedur undang undang yang telah berlaku, dan melibatkan para pedagang untuk membuat rumusannya.Kami memohon untuk dijadikan pertimbangan evaluasi kembali. Tandas Adhatul Akbar

Untuk di ketahui rapat kerja komisi 3 dengan Pihak P3J dan PT. PITS sesuai dengan surat undangan yang di terima Redaksi Berita Raya di hari yang sama Sidang Paripurna Melantik Julham Firdaus yang menggantikan antar waktu (PAW) dari Partai Demokrat.

Undangan rapat dengan nomor 005/ /Kom III tertanggal 24 September 2021 tersebut tidak di sertai tanda tangan dan stempel basah. Hanya Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Ketua H. Abdul Rasyid, S. Ag, dengan tembusan surat ke Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Sekretariat Paguyuban Pedagang Pasar Jombang dan Arsip. (***)

Mungkin Anda Menyukai