PBHI Jakarta, Kenaikan Iuran BPJS Sengsarakan Rakyat

Negara tega memaksa rakyat untuk membayar iuran dua kali lipat demi yang namanya kesehatan, bertepatan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasioanal.

Dalam rilis yang diterima suarapersatuan.com PBHI Jakarta menilai, Negara terlihat sedang berbisnis dengan rakyatnya! “Alih-alih mengkampanyekan slogan gotong royong, Negara terlihat memaksa bahkan telihat seperti sedang melakukan pemerasan terhadap rakyatnya.

Gotong royong versi slogan BPJS adalah sebuah upaya pembodohan, karena pada hakekatnya Negara harus bertanggung jawab penuh akan kesehatan seluruh rakyatnya, sabagaimana yg telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 45 pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Terang Ketua PBHI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean

Bayangkan “sibadu” memiliki 1(satu) istri dan 4(empat) orang anak, tinggal di kontrakan sepetak dengan biaya 500ribu/bulan belum air listrik ditambah dirinya harus membayar premi yang naik tadi dikalikan 6(enam), sementara penghasilannya 2(dua) juta/bulan, bisa anda bayangkan, sangat nyata kematian akan menghantui keluarga mereka.

Sabar Juga menambahkan,Negara harus bijak melihat perkara ini, kalau perlu dalil kerugian yang dialami Perusahan yang berlabel BPJS, harus diaudit oleh auditor independen dan harus diawasi ketat oleh Pemerintah.

Terkait penanggulangan biaya untuk kesehatan rakyat, dituntut kreatifitas Pemerintah harus lebih dalam hal ini, misalnya untuk meringankan biaya premi yang harus ditanggung oleh rakyat, Pemerintah bisa mengalihkannya ke yang lain, misalnya ke cukai rokok, pajak perusahaan-perusahaan yang berdampak langsung terhadap kesehatan manusia, seperti perusahaan manufaktur kendaraan bermotor dan masih banyak yang lainnya.(rls)