Nirina Zubir Jadi Korban Mafia Tanah, Perindo Dorong Cap Jempol Jadi Identitas Tunggal

Artis Nirina Zubir mengalami kerugian Rp17 miliar akibat kasus yang dilakukan oleh asisten rumah tangga ibunya sendiri yakni Riri Khasmita dan sang suami Endrianto. Dalam kasus itu, keduanya membalikkan nama atas enam bidang tanah dari pihak keluarga Nirina Zubir menjadi pribadi.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Cristophorus Taufik menuturkan, kasus yang menimpa Nirina merupakan bentuk kelemahan sistem administrasi yang ada di Indonesia.

“Jadi mestinya negara itu bisa memastikan untuk meminimalisir itu. Contohnya begini, kalau kita beli tanah kan prosesnya panjang sekali. Kalau Tanah Girik kita dimulai dari tingkat desa, kemudian ke PPAT dan semua itu disarankan untuk berhati-hati,” ujar Taufik ketika ditemui di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Dia memaparkan, sistem kependudukan yang ada di Indonesia bukanlah identitas tunggal atau single identity. Dengan demikian, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah memanfaatkan hal tersebut.

Di kasus tanah yang menimpa Nirina, hal itu bermula dari perilaku asisten rumah tangga yang memalsukan, kemudian memprosesnya ke notaris. Selanjutnya, sang notaris pun tanpa pertimbangan panjang bisa langsung memprosesnya.

Saat ke Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hal yang sama juga dilakukan. Dia menduga ada penyaringan yang tidak berjalan dengan baik di sana.

“Saya pikir benang merahnya adalah negara harus memastikan bahwa dari waktu ke waktu sistem pengamanan bisa semakin ditingkatkan,” katanya.

Dia menuturkan, seharusnya saat ini di Indonesia lebih memberdayakan pembubuhan cap jempol pada surat atau dokumen yang dibuat sebagai identitas tunggal. Pasalnya, hal itu dinilai efektif untuk mencegah tindak kriminal terjadi.

“Setiap tandatangan harus ada cap jempol kenapa ini tidak diberdayakan dengan identitas tunggal. Sehingga nanti kalau tanda jempolnya beda itu sudah masalah. Atau single identity sehingga data begitu diinput ke BPN itu langsung bisa connect ke Dukcapil,” tuturnya.

Kendati demikian, kalau kurangnya data data yang tersimpan seperti sekarang dan negara belum maksimal maka mau tidak mau beban ada di masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam hal menjaga tanahnya.

“Mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tanah-tanah sejenis ya memang harus ekstra hati-hati menjaga. Karena saya lihat secara sistem masih banyak bolong-bolong yang harus diselesaikan, bukan enggak bisa tapi perlu waktu,” tuturnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya, pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menjaga tanahnya. Contoh lain disebutkan, kalau tanah kosong, bisa dilakukan dengan penguasaan fisik, seperti menempatkan plang atau diberi pagar.

“Pemilik tanah itu juga punya kewajiban untuk menjaga tanahnya dengan cara, kalau tanah kosong biasanya dilakukan dgn penguasaan fisik, ya dipagar atau dikasih plang,” ucapnya.

Mungkin Anda Menyukai