Negara Aman, Investor Senang

STABILITAS politik dan keamanan menjadi kunci masuk bagi investor asing maupun dalam negeri. Dengan jaminan keamanan, maka para investor tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak mungkin investasi datang apabila negara itu tidak stabil secara politik dan tidak aman. Investasi datang ke sebuah negara, pasti yang dilihat terlebih dahulu stabilitas politik dan keamanannya,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada suatu kesempatan. Menurut Presiden, selain stabilitas dalam negeri, situasi global juga sangat memengaruhi iklim usaha di Tanah Air.

Karena itu, dia meminta anggota TNI/Polri segera mengatasi hambatan yang berpotensi menggangu investasi. “Perwira yang bertugas di daerah mengetahui dan ikut mengamankan yang namanya investasi. Jangan sampai justru saat ada yang investasi di daerah, lalu ada yang mengganggu dan itu kita diam. Ini keliru besar kita,” tandas mantan wali kota Solo ini.

 

Sebagai negara majemuk, Presiden menyebut Indonesia memiliki 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal. Agama dan adat budaya pun berbeda-beda pula. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kemajemukan bisa menjadi kekuatan bangsa namun juga bisa menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. “Ini kekuatan, tapi kalau tidak bisa dikelola, bisa menjadi ancaman,” ujarnya.


Lebih spesifik Jokowi meminta ke jajaran Polri mewaspadai tantangan tugas menjaga keamanan negara. Salah satu yang harus jadi perhatian yakni kejahatan terorisme dan radikalisme karena masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Polri juga perlu mewaspadai perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung peningkatan kejahatan siber.

Jokowi menyebut, hal itu berkaitan dengan potensi penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. “Semua harus ditangani Polri secara profesional, akuntabel, dan sinergi dengan lembaga lain,” tandasnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, tugas bangsa Indonesia khususnya TNI ke depan akan semakin berat mengingat berbagai bentuk potensi ancaman yang akan dihadapi Indonesia. Hadi menegaskan, prajurit TNI harus mampu menerjemahkan setiap bentuk konflik yang sulit diprediksi. Menurut dia, diameter konflik tidak lagi menjadi simetris, melainkan lebih bersifat asimetris, proxy, dan hibrida.

“Potensi ancaman yang perlu dicermati TNI ke depan antara lain, dampak tatanan dunia baru, terorisme, perang siber, kemajuan China (china charm offensive), dan kerawanan keamanan di laut perbatasan,” ujar Hadi.


Menurut dia, potensi ancaman lain yang akan muncul antara lain penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang dan manusia, serta narkoba yang mengancam keutuhan NKRI. “Termasuk kejahatan illegal fishing, penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI,” ujarnya.(SP/mr)