KITA – PD : Penggunaan Anggaran Negara Oleh Kementerian Perhubungan, BPK RI Harus Bekerja Ekstra Ketat

Koalisi Independen Transparansi Pusat dan Daerah ( KITA – PD ) mengapresiasi langkah BPK RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kehadiran BPK RI adalah bentuk komitmen negara dalam pengawasan keuangan yang bersumber dari rakyat yang jelas peruntukannya hanya untuk kepentingan rakyat. Program pemerintah  saat ini fokus terhadap pembangunan Infrastruktur maka sudah sepatutnya  BPK RI melakukan pengawasan di instansi Kementerian Perhubungan secara maksimal agar penyerapan anggaran negara berjalan dengan baik.

Gilbert Pasaribu, Kabid Litbang dan Investigasi KITA – PD menjelaskan bahwa Sebagai peran serta masyarakat di dalam upaya mendukung pemerintahan yang bersih pihaknya telah melakukan riset dan investigasi pada sejumlah kegiatan di Kementerian Perhubungan yang menyimpulkan adanya beberapa temuan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang sangat berpotensi menyebabkan kerugian negara pada Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017.

Dalam keterangannya kepada suarapersatuan.com Gilbert Pasaribu berharap BPK melakukan pemeriksaan secara ketat dan terperinci terlebih dengan adanya temuan masyarakat tersebut. “Terkait dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 maka BPK wajib hukumnya untuk segera melakukan pemeriksaan secara ketat dan terperinci.” Tegasnya.

Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari rakyat. Terlebih bahwa, Hal ini semata-mata sebagai bentuk dan upaya untuk mendukung program Nawacita yang telah ditetapkan sebagai acuan program kerja pemerintah.

*Ir

Mungkin Anda Menyukai