Ketua MPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah memprioritaskan upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebhinekaan Indonesia. Rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas-komunitas tersebut perlu diperbarui.

“Untuk mendapatkan rumusan yang tepat, Pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoleran terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus atau perguruan tinggi, tempat kerja dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah.

Pada saat yang sama, Bamsoet menuturkan, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan tersebut dengan mengerahkan pelaku teror. Kini, teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan dan di mana saja.

“Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini,” ujar Mantan ketua DPR ini.

Bamsoet mengatakan, negara memang sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, tak henti-hentinya menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

“Namun, publik merasakan ragam program dan pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antarkelompok atau antargolongan bahkan makin tinggi intensitasnya,” tuturnya.

Bamsoet meminta pemerintah dan parlemen perlu mencari dan menjajaki rumusan program dan model pendekatan lain. program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga.

“Selama ini, dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif,” katanya.

Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, dia menambahkan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. “Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi,” ujar Bamsoet.

(SP/mr)