Intimidasi Wartawan, Pimpinan DPRD Depok Akui Buta UU Pers

Pimpinan DPRD Kota Depok mengakui kesalahan dan ketidaktahuan atas sikap mereka yang sempat mengintimidasi kerja wartawan saat rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah unsur pimpinan dan wakil pimpinan DPRD Depok masa jabatan 2019-2024, Jumat 27 September 2019.

Hal tersebut diungkapkan Wakil II DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua III, Tajudin Tabri kepada wartawan di wilayah Sukmajaya Depok, Jawa Barat, Selasa (1/10/2019).

“Maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta maaf atas apa yang saya ucapkan saat paripurna kemarin,” kata Tajudin kepada wartawan.

Tajudin mengatakan, dirinya mengaku khilaf dan menyadari bahwa tak seharusnya dirinya bertindak demikian. “Itu murni karena ketidaktahuan saya mengenai Undang-Undang Pers,” ucapnya.

DPRD Depok

Sementara Hendrik menjelaskan, ucapan Tajudin saat rapat paripurna memang bukanlah untuk menyidang wartawan di muka umum seperti dalam rapat paripurna.

“Karena kan memang ada Hak Jawab yang harus dilakukan oleh Pak Sekwan untuk klarifikasi terkait pemberitaan tersebut,” tutur Hendrik.

Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah unsur pimpinan dan wakil pimpinan DPRD Depok masa jabatan 2019-2024 diwarnai kegaduhan. Bermula ketika Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman meminta Sekretaris Dewan (Sekwan), Zamrowi untuk klarifikasi terkait pemberitaan yang dirasa Ikra menyudutkan anggota dewan.

“Kami minta Pak Sekwan untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada kami disini, kalau memang pernyataan tersebut tidak benar, sampaikan ke media yang sama dan adukan ke Dewan Pers,” ujar Ikra saat intrupsi di ruang paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Kota Kembang, Grand Depok City, Jumat 27 September 2019.

Selain Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua DPRD interupsi itu datang dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri turut serta mengajukan interupsi. Dia meminta agar wartawan yang mewawancari Sekwan harus dihadirkan dalam rapat paripurna.

“Wartawan yang mewawancarai pak sekwan harus hadir. Jadi kalau wartawannya enggak ada percuma. Karena pak sekwan dah bicara. Memang yang pertama memunculkan berita ini saya. Paling keberatan dengan pernyataan pak sekwan. Tiap hari saya masuk. Catet nih,” cetusnya dengan tegas.

Diketahui, DPRD Kota Depok masa jabatan 2019-2024 belum melaksanakan aktivitas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Depok. Sejak dilantik 3 September 2019 hingga sekarang tak satu pun dari mereka terlihat di gedung wakil rakyat. Ruangan yang diperuntukkan bagi 50 DPRD, terlihat kosong karena tak terisi para wakil rakyat.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor:12 Tahun 2018, DPRD wajib melaksanakan kegiatan sehari setelah pelantikan.

Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok Zamrowi mengakui jika 50 DPRD yang baru dilantik tertanggal 3 September 2019 tersebut belum melaksanakan aktivitasnya.

“DPRD baru belum melaksanakan kegiatan. Hal itu karena belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan,” kata Zamrowi ketika di konfirmasi di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa 24 September 2019. (sp)