Intan Jaya Mencekam, Warga Sinyalir Karena Putusan MK yang Tidak Sesuai Ketentuan Hukum

Keputusan Mahkama Konstitusi terkait sengketa pilkada di Intan Jaya diduga tidak  sesuai dengan mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Penanganan sengketa pilkada di Intan Jaya oleh Mahkama Konstitusi Jelas merugikan masyarakat. “Terbakarnya kantor KPUD Intan Jaya dan Beberapa kantor pemerintahan lainnya secara bersamaan jelas bukan kebetulan” kami menduga ini ada kaitannya dengan  Putusan MK ujar seorang warga Intan Jaya kepada media.

Adanya putusan MK yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum dan syarat kepentingan itulah yang menyebabkan Intan Jaya mencekam. Paparnya.

Dari informasi yang dihimpun oleh suarapersatuan.com kondisi Intan Jaya yang mencekam tersebut terjadi karena adanya pembakaran beberapa kantor pemerintahan yang diduga dilakukan oleh masyarakat yang kecewa terhadap putusan MK terkait sengketa pilkada di Intan Jaya. Sampai berita ini duturunkan pihak berwenang masih menyelidiki peristiwa terbakarnya kantor KPUD dan beberapa kantor pemerintahan lainnya di Intan Jaya.

Sebagai masyarakat, kami menuntut para penegak hukum menegakan keadilan sesuai fakta di lapangan karena kredibilitas lembaga Negara dipertaruhkan. Kebenaran harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tegas pria asli Intan Jaya Papua tersebut.

Diketahui ketegangan tersebut bermula saat Natalis Tabuni yang merupakan petahana melayangkan gugatan ke MK atas putusan KPU yang memenangkan pasangan nomor urut 2 Yulius Yapugau – Yunus Kalabetme dengan perolehan suara 33.958 suara, beda tipis dengan penggugat (Natalis Tabuni) yang hanya meraih 31.476 suara.

Namun setelah perhitungan suara ulang, pasangan nomor urut dua berada dibawah pasangan urut tiga yaitu sebanyak 34.395 suara. Kemenangan petahana setelah MK melakukan perhitungan suara ulang di tujuh TPS serta perhitungan ulang formulir C1-KWK.

 

Mungkin Anda Menyukai