Ibu Kota Pindah, Masyarakat Dayak Minta Lahan 5 Hektare per Keluarga

Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, mereka meminta lahan di ibu kota baru.

Wakil Bendahara Umum MADN Dagut H Djunas mengatakan, permintaan tersebut wajar agar masyarakat Dayak tidak tersingkir dari kampung halaman mereka akibat proyek pemindahan ibu kota.

“Masyarakat kita ingin punya tanah lima ha tiap keluarga yang punya sertifikat gratis dan setiap desa punya hutan adat 10 ha minimal, kami harap diberikan perlakuan contoh yang baik,” ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dagut berharap, pemberian lahan ini diambil dari lahan milik negara, bukan lahan masyarakat atau perusahaan yang dibebaskan. Pasalnya, proses pembebasan lahan kerap memakan waktu yang lama di samping potensi adanya biaya.

“Maka tidak berlebihan bangsa dayak menuntut lima ha setiap kepala keluarga, sertifikat gratis, ini dibuat produktif. Dengan kehadiran investor, bisa dibuat kerja sama sehingga masyarakat kita menghasilkan,” ucap dia.

Dagut menjelaskan, masyarakat Dayak sebagai salah satu suku asli yang mendiami Kalimantan kini semakin terpinggirkan. Banyak lahan di Kalimantan dikuasai oleh korporasi, terutama perkebunan sawit.

(SP/mr)