Amnesti Baiq Nuril, Momentum Tepat Revisi UU IT

Pengamat hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengatakan, pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada terpidana Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal-pasal “karet” yang ada dalam UU tersebut.

“Jadi saya kira mendesak untuk UU ITE diubah. Sekarang itu kan kemajuan teknologi cepat, cara orang berkomunikasi juga sudah berubah, jadi itu harus disesuaikan. Jadi mesti diperjelas kriteria hukumnya,” kata Chudry kepada Wartawan, Sabtu (3/8/2019).

Ia mengkhawatirkan, bila UU ITE tidak direvisi maka akan semakin banyak korban-korban tak bersalah hanya karena penggunaan pasal yang tak jelas. Salah satu contohnya seperti kasus pelaporan Youtuber Rius Vernandes dan kekasihnya Elwiyana Monica oleh pihak maskapai Garuda Indonesia atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Bandara Soekarno Hatta.

Keduanya disangkakan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.

Kasus itu bermula setelah Rius mengunggah video kekecewaannya melalui akun Instagram-nya, @rius.vernandes, tentang menu makanan yang ditulis tangan di kelas bisnis Garuda Indonesia, pada Sabtu, 13 Juli 2019 malam. Namun, kini kedua pihak sepakat untuk berdamai dan tidak memperpanjang persoalan itu ke ranah hukum.

Menurut dia, penggunaan media sosial (medsos) di era perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat pola hidup orang berubah. Sehingga, ungkapan-ungkapan kritik dan saran seperti itu tak bisa dijadikan dasar seseorang tersangkut delik pidana.

“Kalau hanya sifatnya komplain dan kritik, ya jangan dipidana,” ujarnya.

Meski begitu, dia mengakui, bila penggunaan medsos itu harus dibatasi dengan adanya sebuah peraturan. Sebab itu untuk menghindari banjirnya berita hoaks atau bohong di jagad dunia maya.

Namun, ragulasi yang ditetapkan harus secara jelas dan eksplisit, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Tapi mesti diingat, kalau tidak ada pembatasan, nanti digunakan sebagai ajang fitnah dan hoaks. Itu mesti diatur dengan jelas,” kata dia.

Mungkin Anda Menyukai