AJI dan GERAMM Desak Otoritas Myanmar Bebaskan Jurnalis yang Ditahan

Pasca kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan sejak 1 Februari 2021, kepolisian Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan dengan tuduhan telah melanggar undang-undang ketertiban umum karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsuĀ  dengan ancaman tiga tahun penjara. Bahkan Militer juga sempat membatasi dan menghentikan akses internet dan komunikasi di beberapa daerah Myanmar tanpa aturan yang jelas.

Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), hingga 4 Maret 2021, tercatat ada 1.507 orang ditangkap, sekitar 1.200 orang masih di balik jeruji besi dan 50 orang meninggal dunia diterjang peluru tajam. Korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat sikap militer yang tidak peduli dengan ancaman sanksi dari masyarakat internasional.

Kekerasan yang dilakukan oleh junta militer jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menodai demokrasi yang menjadi landasan dalam bernegara. Penahanan terhadap jurnalis dapat memperburuk situasi kebebasan pers di negara itu. Selain itu pengekangan pers dapat mengurangi hak masyarakat di tingkat regional dan global mendapatkan informasi tentang situasi Myanmar.

Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito, menyampaikan sikap mendorong otoritas Myanmar untuk membebaskan dan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Menurutnya, setiap jurnalis memiliki hak untuk meliput peristiwa publik yang penting di Myanmar, tanpa takut ditangkap atau dianiaya.

AJI juga mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di sisi warga sipil Myanmar yang sedang berjuang mempertahankan demokrasi. Selain mengancam warga Myanmar, kudeta militer dan rangkaian kekerasan ini dapat berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.

“Kami minta pemerintah Indonesia untuk merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi ke Myanmar. Tim ini penting untuk melaporkan kondisi dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Mungkin Anda Menyukai