CPNS – KUALITAS PENDIDIKAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi informasi mengharuskan manusia – manusia yang hidup di era post modern untuk tetap aktif mengikuti perkembangan zaman, adanya teknologi informasi setidaknya memudahkan kita untuk membangun relasi dengan siapapun, membangun usaha dan aktifitas lain yang dapat dilakukan dengan mudah, misalkan dengan adanya e-monay untuk bertrannsaksi atau yang sering disebut juga sebagai Electronic Funds Transfer (EFT) tanpa harus melalui antrian panjang yang membosankan atau e-KTP, yang berlaku secara nasional bertujuan mencegah KTP Ganda juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang coba diterapkan oleh pemerintah.

Pola perekrutan Calon Pegawai NEGERI sipil (CPNS) oleh pemerintah melalui badan Kepegawaian Negara (BKN RI) telah menerapkan sistem perekrutan yag berbasis teknologi dengan sistem Computer Assited test (CAT) dengan standar nilai atau Passing Grade, pun menaui pro-kontra ada yang memilih untuk tidak menggunakan sistem CAT (Baca : Kepala daerah papua di Papua tandatangan penolakan CPNS Online, Https.//www.gatra.com, rurbrik nasional. tanggal 27/0/18). tetapi juga daerah lain yang tetap menjalankan keputusan pemerintah dengan melaksanakan proses test sesuai sistem yang berlaku, meskipun hasilnya tidak mencapai target pemerintah untuk mengisi jabatan – jabatan fungsional dibirokrasi, dikarenakan sumber daya manusia yang belum siap dengan sistem yang berlaku dan  infratruktur atau sarana penunjang test yang tidak memadai. Tetapi yang perlu dipertanyakan disini adalah sudahkah sistem pendidikan kita mampu menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat ? ataukah sistem pendidikan yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan ijaza sebagai simbol pernah ada dalam dunia pendidkan ? bagaimana implementasi dari Sistem CAT (Computer Assited Test) pada tahun 2018 ini ? bagaimana pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dipasar global ?

Penerapan Sistem CAT( Computer Assited test)

seiring dengan perkembangann IT dengan basis sistem computer serta internet, pun diterapkan dalam pemerintahan,misalkan  proses seleksi calon pegawai negeri Sipil, tentu menjadi tantangan tersendiri dibeberapa tahun terakhir, awal mulai tes CPNS menggunakan  sistem  CAT tahun 2014, kembali di laksankan pada tahun 2018 ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi tentang kriteria  penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil  No. 36 tahun  2018 pasal (2) tentang Total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh  delapan ribu lima belas) dengan rincian: a) Instansi Pusat sebanyak 51.271; dan b). Instansi Daerah sebanyak 186.744 dan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi  (PermenPan RB) nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar  penerimaan calon Pegawai negeri sipil (CPNS).

Sistem CAT (computer assited test) merupakan suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal, kompetensi dasar bagi pelamar calon Pegawai Negeri Sipil, standar kompetensi dasar ini diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme pegawai negeri Sipil dan Sistem Cat ini juga bisa menjamin standar kompetensi dasar CPNS dalam tes kompetensi dasar. (baca : BKN RI)

Bagi penulis, sistem CAT selain menjawab tantangan persaingan Global dengan penerapan sistem ini dalam proses seleksi CPNS sangat ampuh untuk mengurangi potensi kolusi,nepotisme, sebagaimana kita ketahui bahwa nepotisme besar yang sering terjadi dalam birokrasi tentu berawal dari proses seleksi pegawai negeri Sipil, menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan atau basic ilmu (The right man and the Right Place). tetapi penempatan seseorang pada bidang tertentu karena hubungan darah, kawan dan kolega. selain itu juga mekanisme seleksi CPNS melalui Sistem Computer Assited test (Cat), menjadi bahan otokritik bagi pemerintah baik pusat maupun daerah bahwasanya, penerapan sistem  CAT mesti dibarengi dengan penyediaan Infratruktur (sarana teknologi informasi) yang mumpuni dalam rangka mendukung proses test dimaksud. Bahkan persoalan banyakanya formasi kebutuhan pegawai yang tidak terisi menunjukan lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan posisi dan kebutuhan pegawai ditingkat daerah.

Kualitas pendidikan dan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Proses seleksi CPNS yang caruk maruk pun, patut dipertanyakan kualitas pendidikan, bahwa 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan untuk bidang pendidikan, Dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan.

Salah satu dari Komitmen pemerintah melaui kebijakan peningkatan anggaran pendidikan adalah untuk Meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan, dan anggran untuk pendidikan adalah salah satu dari prorgram prioritas yang mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, (332,4)  2014,(353,4 ), 2015 (390,1) 2016, (370,4) outlook 2017, (419,8 ) 2018, (444,1). Anggaran tersebut terdiri atas: 1). Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun; 2). Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana)  Desa sebesar Rp279,450 triliun; dan 3). Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp15 triliun. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun tersebar di 20 kementerian atau lembaga adalah Rp145,957 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,723 triliun masuk di BA BUN. dari 20 Kementerian dan lembaga  yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun. Lihat (sumber: Kemenkeu RI).

ini menunjukan bahwa antusias pemerintah untuk memajukan pendidikan begitu besar dan perlu  diapresiasi secara positif.  sayangnya, program semulia ini dijemput sebagai Megah Projek oleh kalangan tertentu, sehingga  output dari kebijakan tersebut tidak berfaedah. Kualitas pendidikan tidak mengalami kemajuan, ini terbukti dari sumber daya manusia yang minim, dalam proses seleksi CPNS, Dimana implementasi sistem Computer Assited test  masih jauh dari harapan, perhitungan nilai berdasarkan Passing Grade dengan angka yang ditentukan cukup sulit bagi peserta untuk meraih keberhasilan.

Pendidikan Vocasional Untuk Menjawab Tantangan Masa Depan

Evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pengelolaan anggaran di bidang pendidikan perlu dilakukan dengan baik, secara arif dan bijaksana, mengingat angaran yang besar tersebut terasa mubasir dilapangan, tidak berarti dan tidak  memiliki output bagi pengembangan pendidikan itu sendiri, dimanakah Anggran – anggaran itu berada ? Bagimana pengelolaannya di tingkat Kementerian dan Lembaga ? Proses seperti ini hendaknya menjadi bahan evaluatif terutama pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan secara sah dan legitimate dalam pembuatan kebijakan politik yang berkaitan langsung dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan selama ini belum mampu menjawab tantangan Global, orintasi masyarakat yang cenderung  menjadikan pegawai negeri Sipil sebagai cita – cita, idaman dan akhir dari puncak pencapaian kesuksesan juga merupakan akar dari pendidikan yang tidak menghasilkan manusia yang inovatif.

Impementasi Sistem pendidikan yang tidak inovatif yang dialokasikan melalui APBN itu turut mengganggu pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat usia produktif hanya menjadikan CPNS sebagai tujuan akhir, dan kenyataannya tidak berhasil, sudah pasti angka pengganguran semakin meningkat sebab tidak ada inovasi atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyambung kehidupan secara lebih baik, menekan angka pertumbuhan ekonomi,  Indonesia memang negara  yang Anugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah tetapi apalah arti kekayaan tanpa pengetahuan dan kemampun pengelolaan alam itu ? dan jika kita hanya berfokus pada pengelolaan kekayaan yang ada, pada saatnya kemiskinan menjemput ketika sumber daya alam telah habis dikuras.

Salah satu solusi adalah reformasi sistem pendidikan, dengan mengembangkan pendidikan vocational untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang inovatif dan mampu bersaing dipasar global. Pendidikan vocational (Skil Life) sendiri merupakan pendidikan yang dapat memberikan kecakapan kejuruan yang dapat dikaitkan dengan pekerjaan tertentu)yang didapat dimasyarakat . (baca : Danang Yunus, Vocational Skill 2007) pendidikan  yang berorientasi pada penguatan skill, memiliki Nilai lebih untuk menunjang individu dapat berkompetisi dengan skill, memanfaatkan Sumber daya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan, dengan sedirinya ada inovasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga output dari orientasi pendidikan tidak terbatas pada bagimana mendapatkan ijaza semata, tetapi kemampuan mengelola hidup dan kesiapan menghadapi tantangan kompetesi dipasar global, serta tidak sepenuhnya mengidolakan jabatan pegawai Negeri Sipil sebagai tujuan.

Disisi lain, Pemerintah mesti mengubah pola pembangunan yang cenderung aktif dalam pengelolaan Sumber daya alam mesti, beralih pada  pembangunan sektor industri, sebab dengan adanya pembangunan dari sektor industri baik dilevel nasional maupun lokal dengan sendirinya menciptakan peluang kerja bagi masyarakat usia produktif dan mengurangi angka Pengangguran, kemiskinan (kesenjangan sosial) hal ini juga berkaitan  dengan Seruan untuk pemerintah mengembangkan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan perekenomian rakyat sekaligus mampu mengahsilkan produk – produk yang dibutuhkan pasar internasional. Dengan demikian, sektor ekonomi tersebut dapat meningkatkan pendapatan rakyat, menigkatkan ekspor tanpa berkonsekunsi pada peningkatan impor sehingga sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.bahkan untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi, pemerintah perlu harus mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis domestik dengan meningkatkan teknologi yang mudah dipahami dan dikembangkan serta tidak menggabaikan tenaga kerja dalam negeri. Semoga !

*Olifia Hukunala, S.Sos

Penulis adalah Mahasiswi Ekonomi Politik  Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta

 

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!