RI Tak Perlu Impor Beras, Buwas: Perkiraan Saya Bisa Ekspor

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, sampai saat stok beras di Bulog mencapai 2,3 juta ton.

Dengan demikian, Buwas sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah tidak perlu impor beras. Penegasan ini sekaligus mematahkan pandangan putusan rapat koordinasi (rakor) yang memutuskan pemerintah impor beras sebanyak 2 juta ton yang dibagi tiga tahap.

“Perhitungan kita sampai akhir tahun ini kita tak perlu impor. Dan sampai akhir tahun perkiraan saya malah bisa ekspor,” tegas Buwas di Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Dia menuturkan, produksi besar dari Bulog ini masih luar biasa. Maka itu, tidak perlu impor di tengah pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang malah membebankan negara.

“Penting saya harus siapkan gudang tambahan kalau tiap harinya tak sampai 15.000 ton penyalurannya,” ungkapnya.

Menurut Buwas, cadangan beras bisa bertambah karena panen padi oleh petani masih berlangsung, “Jadi, hingga saat ini, stok gudang Bulog penuh dengan beras produksi nasional 2,3 juta ton beras petani indonesia bahkan di bulan September 2018 ini, kami (Bulog), harus menyewa gudang untuk menampung 500.000 ton, beras serapan bulog,” kata Buwas

22.500 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Indah Kiat Merak

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini menampung beras dengan menyewa gudang. Bahkan minjam gudang Polri-TNI. “Kalian bisa kalian tanyakan langsung,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan Okezone, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, tidak ada tambahan lagi terkait impor beras selain dari total 2 juta ton tersebut. Keputusan impor pun ditetapkan dalam rapat koordinasi (rakor) yang di pimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Enggak ada, total impor sudah keluar dengan tiga kali rakor. Jadi, Menteri Perdagangan memgeluarkan SPI (Surat Persetujuan Impor) atas dasar keputusan rakor, dipimpin Pak Menko Perekonomian dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, dan juga dari Kementerian BUMN,” jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 6 September 2018.

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!