NETRALITAS KEPALA DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILEG 2019 DAN PILPRES 2019

Jelang perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2019, Glora dan Euforia masyarakat untuk mensukseskan hajat politik akbar tersebut sudah dapat dirasakan oleh kita bersama, Euforia pesta demokrasi itu bernama Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar serentak pada bulan April 2019. Persyaratan mengenai kontestan  calon presiden (Capres) /calon wakil presiden (Cawapres) dan calon anggota legislatif diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 dan Pasal 6 A (Persyaratan mengenai Capres dan Cawapres), Pasal 19 (Pemilihan anggota Legislatif) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Capres dan Cawapres berdasarkan Pasal 6 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “ Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan Pasal tersebut diperlukan peran dan fungsi Partai Politik dan gabungan partai politik untuk mengajukan capres dan cawapres tersebut dalam kontestasi politik. Definisi mengenai Partai Politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 diartikan sebagai “Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilu.”

Pemilihan Calon Legislatif baik ditingkat Kabupaten, Kotamadya, Provinsi, dan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal tersebut menjelaskan mengenai Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipilih secara langsung oleh Rakyat secara jujur, adil dan demokratis. Kemudian peran dan fungsi partai politik dalam Pileg dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisi bahwa “peserta pemilu adalah Partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat baik melalui media sosial, media cetak dan media televisi, bahwa sebelumnya telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 27 Juni 2018 serta telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 9 Juli 2018 di. Pilkada serentak di 171 Daerah yang dengan rincian 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.

Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Pilkada dapat dilihat dan ditemukan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berisi : “ Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai politik, Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Partai politik dan/atau gabungan partai politik memiliki andil penting dalam proses pendaftaran, pemilihan dan berjalannya sistem pemerintahan di tingkat provinsi melalui pemilu yang jujur, adil dan demokratis, tanpa bantuan dan dukungan partai politik saat ini sangat berat jika seorang individu ingin menjadi Gubernur sekalipun diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan melalui jalur perorangan (independent) untuk menjadi gubernur.

Koalisi yang kuat antara gabungan Partai Politik akan membuat pemerintahan daerah menjadi stabil dan kokoh dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sementara itu persyaratan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik memenuhi batas paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara Partai Politik dengan Kepala Daerah memiliki hubungan emosional dan hubungan politik yang kuat dan saling menguatkan satu sama lainnya. Namun yang menjadi alasan utama penulis menuliskan tulisan ini yaitu Apakah Kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara dapat menyatakan dukungan, menjadi tim kampanye dan mengikuti kampanye terhadap Calon anggota Legislatif 2019 dan Paslon Capres/Cawapres 2019 yang telah diusung oleh Partai politik dan/atau gabungan partai politik serta membantunya pada saat Pilkada?Bagaimana Netralitas Kepala Daerah yang telah diusung dan dibantu oleh Partai Politik dan/atau gabungan partai politik  saat terjadi Pileg 2019 dan Pilpres 2019 ?

  • Apakah Kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara dapat menyatakan dukungan, menjadi tim kampanye dan mengikuti kampanye terhadap Calon anggota Legislatif 2019 dan Paslon Capres/Cawapres 2019 yang telah diusung oleh Partai politik dan/atau gabungan partai politik serta membantunya pada saat Pilkada?

Pada prinsipnya kepala daerah yang menyatakan dukungan, menjadi tim kampanye dan mengikuti kampanye berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilindungi haknya untuk menyatakan dukungan, menjadi tim kampanye dan mengikuti kampanye namun selama tidak bertentangan dengan aturan hukum sebagai berikut :

  1. Tidak menggunakan Fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti diluar tanggungan Negara (Pasal 281 ayat (1)) ;
  2. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 281 ayat (2)) ;
  3. Pejabat Negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye (Pasal 282) ;
  4. Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan Sesudah masa kampanye (Pasal 283 ayat (1)) ;
  5. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat (Pasal 283 ayat (2));
  6. Pejabat Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye (Pasal 299 ayat (2))
  7. Pejabat Negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai (a) calon presiden atau calon wakil presiden (b) anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau (c)pelaksana kampanye yang sudah di daftarkan KPU (Pasal 299 ayat (3))

Sementara untuk Aparatur Sipil Negara Pasal 280 ayat (2)  huruf F Bagian Keempat Tentang Larangan dalam Kampanye yang berbunyi “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang Mengikut sertakan point (F) Aparatur Sipil Negara”. serta Pasal 280 ayat (3) berbunyi “Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diikut sertakan sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu”. Jadi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dapat menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan umum dan ASN dilarang menjadi bagian dari TIM Kampanye dan dilarang mengikuti kampanye tapi kalau untuk mendukung secara pribadi itu merupakan hak konstitusional individu ASN dan diperbolehkan sebagaimana yang diatur dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.

  • Bagaimana Netralitas Kepala Daerah yang telah diusung dan dibantu oleh Partai Politik dan/atau gabungan partai politik saat terjadi Pileg 2019 dan Pilpres 2019 ?

Pada Prinsipnya Kepala daerah harus bersikap netral pada saat Pileg 2019 dan Pilpres 2019, jika kepala daerah ingin mendukung salah satu pasangan calon legislatif (caleg) dan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka kepala daerah tersebut harus mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan pada uraian dan penjelasaan jawaban pertanyaan yang pertama, salah satu penjelasannya yaitu kepala daerah harus mengambil cuti yang telah diberikan ruang oleh peraturan perundang-undangan dan menggunakan sebagian fasilitas Negara yang diperbolehkan dan fasilitas Negara yang dilarang untuk digunakan oleh peraturan perundang-undangan. Netralitas kepala daerah sangat dibutuhkan dan perlu diwujudkan agar Pemilu yang Jujur, adil dan demokratis dapat terwujud sehingga Pasangan Calon Presiden yang terpilih oleh perhelatan pesta demokrasi secara langsung melalui jalur pemilu dapat melahirkan dan menghasilkan kepala Pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia yang taat aturan hukum dan pancasila, demokratis dan menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia. Siapapun yang akan memenangkan kontestasi politik ini adalah pilihan yang terbaik dan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu padu untuk menunjukan bahwa Indonesia merupakan  salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak politik dan Demokratis terbaik di dunia. Sebagai penutup, terakhir tapi bukan yang paling akhir penulis akan mengutip Pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang Ke enam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa “ ciri penting demokrasi yang baik adalah adanya kebebasan (freedom) dan kepatuhan pada hukum (rule of law)”.

 

Andhika Yudha Perwira, S.H.

*Advokat dan Konsultan Hukum LBH Dwiwarna Nusantara

 

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!