Pemkab Kapuas Hulu Akan Kembangkan Pariwisata Berkonsep Ekowisata

Salah satu strategi pemerintah dalam menaikkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah memanfaatkan daerah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa daerah perbatasan. Sebut saja di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat terdapat kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia yaitu Kabupaten Kapuas Hulu. Secara geografis, kabupaten ini berada di perhuluan Sungai Kapuas. Dari segi tutupan hutan, kabupaten ini telah merelakan 51,56% dari 3,1, juta hektar wilayahnya sebagai kawasan konservasi. Di dalamnya terdapat 800 ribu hektar kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), 132 ribu hektar kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), serta beberapa hutan lindung.

Mencermati kondisi dan status ini, pemerintah setempat berupaya melakukan pembangunan yang bisa mendatangkan wisatawan namun tidak bertentangan dengan prinsip sebagai kabupaten konservasi dan wilayah HoB. Pengembangan pariwisata khususnya ekowisata merupakan sebuah upaya pembangunan daerah yang selaras dengan konservasi. Ekowisata diharapkan dapat mendorong nilai ekonomi dari kawasan konservasi melalui keindahan panorama alam dan keunikan ekosistem.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini telah menetapkan program pengembangan pariwisata sebagai salah satu program prioritas. Banyak hal yang dilakukan sebagai bentuk upaya percepatan pengembangan kepariwisataan dan menyesuaikan tren masa kini. Tak bisa dipungkiri bila semakin banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sewaktu berlibur sambil mencari pengalaman baru, menghargai lingkungan dan budaya, serta memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan ekologi.

Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir menyatakan, pengembangan pariwisata di wilayahnya sudah lama menjadi prioritas. “Melalui pariwisata, Kapuas Hulu dapat memanfaatkan kawasan konservasi yang ada menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan daerah dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ungkapnya

Lebih lanjut dirinya mengatakan bila pemerintah sadar pengembangan kepariwisataan bukan hal yang mudah karena membutukan waktu dan kerjasama dari banyak pihak. “Oleh karena itu, kami terus mendorong dan memacu kerjasama dengan pihak terkait, baik itu dalam lingkup nasional seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar TNBKDS, dan kementerian terkait lainnya, serta para NGO yang bekerja di Kapuas Hulu. Semuanya memiliki konsen terhadap pengembangan wisata, khususnya ekowisata,” pungkas A.M. Nasir.

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!