Pemberian Vaksin MR Tetap Lanjut, Kemenkes: Yang Nolak, Kita Tidak Paksa!

SATU masalah klasik jika orangtua menolak vaksin MR (Measles Rubella) karena status halalnya belum jelas. Namun demikian, pemerintah tidak terlalu memaksa memberikan imunisasi bagi mereka yang menolak.

Di sisi lain, pemerintah selalu mengingatkan kepada orangtua saat menolak imunisasi. Menganut pada hak anak, mereka harus bertahan hidup dan tumbuh kembangnya optimal.

Salah satu caranya yakni dengan pemberian imunisasi. Dengan pemberian imunisasi, kekebalan tubuh anak jadi terjaga dengan baik. Maka sayang sekali jika orangtua menolak vaksin.

Sementara itu, untuk pelaksanaan program vaksin MR kali ini, anak-anak yang mendapatkannya bisa terhindar dari risiko penyakit campak dan rubella. Dua penyakit tersebut bisa membuat anak mengalami kecacatan sejak lahir atau malah meninggal dunia karena terancam bahaya.

Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, mengatakan, banyak masyarakat menolak imunisasi karena agama. Misalnya, vaksin dianggap belum halal, takut anaknya semakin sakit dan beberapa alasan lain.

“Bagi yang menolak kita tidak paksa, ini sukarela. Silakan saja! Tapi kalau anak tidak imunisasi kasihan dong, bisa sebabkan kecacatan,” ucapnya saat ditemui di IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

 

Dia menegaskan, ketika anaknya tidak mendapatkan vaksin MR, orangtua harus memikirkan dampaknya. Anak-anak sejak bayi harus dilindungi karena mereka berhak tumbuh besar dan jadi generasi yang cerdas.

Untung membeberkan, ketika anak tidak dapat imunisasi, salah satu dampak terburuk ialah anak jadi cacat. Tak hanya orangtuanya, pemerintah juga harus melindungi mereka dari ancaman buruk itu.

“Imunisasi ini mencegah kecacatan atau cedera yang lebih tinggi. Negara tugasnya melindungi,” tuturnya.

Untung menyebutkan, dalam pelaksanaan program pemberian vaksin MR tahap dua, yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa selama periode Agustus-September, target sasaran vaksin sekira 32 juta anak. Mulai 1 Agustus 2018 lalu, pemerintah sudah melaksanakan serantak di semua pulau, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, NTT, Maluku, Bali dan sebagainya.

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!