Tantangan Regionalisme ASEAN

Pada 8 Agustus ini, organisasi kerja sama regional Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN) berulang tahun yang ke-51.

Dalam usianya yang lebih dari setengah abad itu, ASEAN menghadapi beragam peluang dan tantangan yang tidak hanya berpotensi memperkuat soliditas regionalisme, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas ASEAN secara kelembagaan. Analisis terhadap kekuatan ASEAN ini sangat beragam. Kelompok konstruktivis dan liberal institusionalis berpandangan bahwa ASEAN telah berhasil memerankan diri sebagai organisasi kawasan yang mampu menjaga stabilitas politik, keamanan dan meningkatkan kerja sama ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan 630 juta populasinya (Baldwin, 1985; Acharya, 2004).

Meredamnya konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, Singapura-Malaysia, Vietnam-Kamboja, dan Thailand-Kamboja dianggap sebagai contoh riil keberhasilan ASEAN dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, para analis bermazhab realis menilai bahwa stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara yang diciptakan ASEAN itu bersifat semu, se bab ASEAN dianggap cenderung menghindari masalah daripada menyelesaikan masalah (Beeson, 2016; Jones, 2015; Roberts, 2012). Sehingga ketiadaan konfrontasi di internal kawasan tak ubahnya “api dalam sekam” yang sewaktu waktu berpotensi membuncah menjadi konflik regional.

Sikap ASEAN yang cenderung menghindari masalah itu berakar dari norma-norma regionalisme ASEAN yang menghendaki adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan larangan intervensi urusan dalam negeri (non-interference in internal affairs ). Norma regionalisme tersebut memuncul kan prinsip kerja sama konstruktif (constructive engagement ) yang lebih bercorak “akomodatif” daripada “imperatif”, sehingga ASEAN tidak memiliki mekanisme yang tegas untuk menekan, memerintahkan atau menghukum negara anggotanya yang berjalan tidak sesuai kerangka kerja sama yang disepakati.

Mark Beeson (2016) berpendapat, karakter diplomasi semacam itu merepresentasikan identitas subaltern (subaltern identity ) yang lazim dipraktikkan oleh negara-negara berkembang, yang sebenarnya masih berkutat pada persoalan internal dan belum mampu membangun struktur kekuatan regional. Realita tersebut acap memunculkan stereotipe ASEAN sebagai model “regionalisme setengah hati”. Karena itu, kelompok realis menganggap wajar mengapa proses integrasi dan konsolidasi kekuatan negara-negara ASEAN, baik melalui skema ASEAN Political- Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Sociocultural Community, cenderung berjalan lambat dan kurang efektif.

Analisa Eklektisisme

Kendati demikian, terlepas dari dua cara pandang konstruktivis dan realis di atas, banyak pula yang berusaha menganalisis ASEAN dengan menggunakan pendekatan eklektisisme dalam memahami komplek sitas persoalan di kawasan Asia Tenggara (Katzenstein dan Sil, 2004). ASEAN memang menyimpan sejumlah kelemahan struktural dalam menjalankan fungsinya sebagainya organisasi kawasan, tetapi di saat yang sama, harus diakui pula bahwa ASEAN memberikan kontribusi terhadap terawatnya fondasi perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Contoh mutakhir berupa kemampuan ASEAN dalam meredam konflik perbatasan Thailand-Kamboja (2008- 2011) serta pendekatan lunak (soft-approach ) terhadap pemerintahan junta militer Myanmar dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan masyarakat Rohingya (2016-2017) membuka harapan baru bahwa kegigihan, komitmen dan niat baik para pemimpin negara-negara anggota dapat menutup sejumlah kelemahan struktural ASEAN. Untuk itu, jika semangat dan energi positif tersebut dapat ditransfer dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan melalui skema ASEAN Economic Community , ASEAN berpotensi menghadirkan kekuatan ekonomi alternatif yang sangat signifikan.

Berdasarkan data Bank Dunia (2017), pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN memiliki trenpositif dan secara konsisten selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia (3,1%), di mana Indonesia (5,2%), Filipina (6%), Malaysia (5,8%), Kamboja (7,1%), Laos (7%), Myanmar (8,2%), Vietnam (5,9%), dan Singapura (3,5%). Tren itu diprediksi akan terus berkembang meskipun ekonomi dunia masih dirundung ketidak pastian. Tren perdagangan regional juga terus mengalami peningkatan signifikan, di mana perdagangan intra-ASEAN per 2015 telah mencapai USD543 miliar atau melampaui nilai perdagangan dengan negara-negara mitra laiknya China, Jepang, Amerika, yang selama ini mendominasi perdagangan kawasan.

Kecenderungan itu akan terus bergerak positif seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor jasa berbasis teknologi informasi yang menyumbangkan porsi besar terhadap komposisi PDB negara negara di kawasan (OECD, 2017). Jika pada 2017 diperkirakan terdapat 330 juta pengguna internet yang memanfaatkan ekonomi digital di Asia Tenggara, jumlah itu pada 2025 di prediksi akan meningkat 500% atau senilai USD200 miliar (ADB, 2018). Untuk mendapatkan hasil yang optimal tersebut, ASEAN harus mampu mengonsolidasikan kekuatan negara-negara anggotanya. Untuk itu, ASEAN setidaknya harus melakukan dua hal dasar. Pertama , meneguhkan kembali komitmen regionalisme ASEAN.

Hal ini penting karena ASEAN kini menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi yang sarat ketidakpastian. Hadirnya kekuatan eksternal khususnya yang berasal dari China berpotensi mengoyak kolektivitas dan soliditas ASEAN. Hal itu tak lepas dari bangkitnya kekuatan ekonomi China yang menggunakan strategi charm offensive untuk memengaruhi arah diplomasi negara-negara anggota ASEAN, khususnya Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan ideologis. Dengan mengedepankan skema kebijakan strategis “One Belt, One Road “ (OBOR) yang ditopang dengan pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), China mampu mendegradasi loyalitas negara-negara ASEAN untuk menjadi lebih pragmatis dan realistis.

Sikap balik badan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (2016) yang ingin memilih jalur bilateral de ngan China dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan, merupakan wujud pragmatisme dan pembangkangan terhadap komitmen kolektivitas ASEAN. Karena itu, peneguhan komitmen regionalisme menjadi relevan untuk dilakukan. Kedua, negara-negara ASEAN harus mampu meng akselerasi langkah-langkahnya untuk memperbaiki hambatanham batan kerja sama regional yang umumnya tertumpu pada empat persoalan dasar, yakni kompleksitas birokrasi antarne gara, ketidaksinkronan regulasi, potensi intervensi pemerintah, dan praktik korupsi yang menggurita di sejumlah negara ASEAN.

Lembaga ASEAN harus mampu mengguide langkah-langkah negara anggotanya untuk menyederhanakan, mengintensifkan koordinasi, dan merumuskan formula kebijakan bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural tersebut. Dengan demikian, ASEAN akan lebih mampu melakukan lompatan lompatan besar dalam mencapai target-target politik, ekonomi, dan kebudayaan yang telah ditetapkan.

*Ahmad Khoirul Umam
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina, Jakarta

Tulisan ini pernah dimuat di koransindo.com

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!