Mengukur Pentingnya Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Penanganan terorisme sudah bukan saatnya lagi dipegang penuh oleh Polri. Mengingat, spektrum penanganan terorisme yang belakangan ini kian marak memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum lainnya.

Menurut pengamat hukum Andri W. Kusuma, Randangan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang perlu segera disahkan. Ia pun mendukung revisi undang-undang tersebut.

Perlunya revisi undang-undang itu lantaran penanganan teroris sudah melampaui porsi Polri sebagai penegak hukum, dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kitab suci penanganan tindak pidana termasuk terorisme.

Revisi tersebut, sambungnya, tak perlu dianggap memperluas kewenangan Polri, namun harus dipandang sebagai upaya mengembalikan fungsi Korp Bhayangkara sebagai penegak hukum.

“Saat ini saja, oknum-oknum Polri sering sekali melakukan bukan saja abuse of power, tetapi execive power karena dia yang menangkap, melidik dan menilai sendiri secara subjektif alat-alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Dan Polri pula yang melakukan penyidikan sampai melakukan perampasan nyawa, harta benda dan penahanan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Densus 88

Ia menilai terlalu riskan kalau Polri ditambah kewenangannya, mengingat ujung dari tindakan polisi adalah putusan hukum yang akan jadi jurisprudensi. Ini akan berdampak pada penanganan tindak pidana lainnya. “Buat Polri sebagai penegak hukum, melanggar KUHAP maka akan dapat berpotensi melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu, ia menegaskan, jika Polri dengan KUHAP tidak sanggup menjangkau, maka harus melibatkan instrumen keamanan dan pertahanan negara lainnya. Ada empat hal penting dari kegiatan teroris yang perlu dicermati, yaitu penggalangan, perekrutan dan persiapan hingga pelaksanaan.

Kopassus

Tiga di antaranya tidak mampu dijangkau Polri, maka memerlukan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI. Pada sektor penindakan, Polri juga masih kurang piawai, seperti penangkapan teroris Santoso, disitu peran TNI sangat terlihat.

Den 81 Gultor Kopassus, Denjaka Marinir, Den Bravo Paskhas yang dimiliki TNI bisa mengambil perannya. Menurutnya, pada sektor itu bisa diisi atau sekaligus mengganti Densus 88.

Andri menambahkan, penggunaan diksi ‘tindak pidana’ mesti diganti dengan ancaman, atau diksi lainnya. Sehingga, penanganan teroris bukan saja dapat melibatkan aparat TNI dan BIN, namun seluruh instrumennya, seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

Deradikalisasi, kata Andri, seringkali diartikan sempit oleh negara lantaran hanya dilakukan dengan penyuluhan agama saja. Menurutnya, Kementerian Pendidikan bisa memainkan perannya agar mantan narapidana tidak lagi dikucilkan, dan dapat hidup normal kembali di masyarakat, serta bisa mendapat pekerjaan.

Bila hal tersebut tidak dilakukan, ia memprediksi, mereka dapat kembali lagi mengikuti paham radikal. Bahkan, bisa lebih berbahaya dari sebelumnya.

(Oz/Ari)

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!