SPION Indonesia: Pemerintah Harus Desak Aplikator Online Untuk Naikan Tarif

Belum adanya kebijakan pemerintah yang menunjukan keberpihakan kepada para pengemudi khususnya pengemudi online adalah salah satu sebab terjadinya protes parap pengemudi dengan melakukan aksi demonstrasi. Tuntutan dilakukan para driver online untuk meminta pemerintah membuat aturan resmi atas nasib mereka baik driver roda dua maupun mobil.

Imran Tumanggor selaku Sekretaris Jenderal (Serikat Pengemudi Online-Non Online) Spion Indonesia menyampaikan, salah satu penyebab driver online melakukan aksi merupakan bentuk tuntutan agar driver online diberi ruang untuk kenaikan tarif yang saat ini belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Dengan keberadaan driver online saat ini, bahwa pengemudi online dan non online telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Apalagi pemerintah saat ini menghabiskan anggaran begitu besar dalam hal pembangunan infrastruktur.

Imran memaparkan, saat ini pemerintah belum berani meminta kepada aplikotor untuk memenuhi permintaan driver online sebagai mitra aplikator sendiri. Padahal, aplikator sebagai penyedia dan sekaligus pemilik program online sudah semestinya memberikan ruang seluas-luasnya agar kemitraan yang selama ini benar-benar berjalan baik. Bukan hanya aplikator yang mendapatkan keuntungan besar tetapi juga driver online harus mendapatkan kesesuaian dengan usahanya di lapangan.

Jika kita bicara tantangan di jalan raya, resiko dijalan raya sangat besar. Sementara yang mereka bawa adalah manusia yang harus sampai dengan selamat ketujuannya, “kata Imran.

Sementara, jika kita hitung beban pengeluaran yang dibebankan kepada driver tidak seimbang dengan hasil yang akan dibawa pulang ke rumahnya. BBM, Top Up, dan paket internet itu wajib, belum kita bicara pecah ban dan spare partnya setiap bulan dan service rutin yang harus dilakukan, artinya dengan tarif yang saat ini dikisaran 2.500 dan akan ditambah tetapi tidak sampai dikisaran 3.000 sangatlah terbebani bagi driver kita,”tandasnya.

Jika tarifnya dinaikkan di angka 4.000 per kilometer artinya tingkat keselamatan pengedera akan terjaga karena mereka tidak harus mengejar target dengan tergesa-gesa untuk menutupi kebutuhan, selain itu, penumpang juga akan mendapatkan pelayanan baik tentunya, “tandasnya.

Sebagai profesi yang harus dihargai, sudah tidak boleh diabaikan dan dibiarkan hal ini berlama-lama, karena tidak mungkin pemerintah mampu membangun bangsa ini jika tidak sạling mendukung satu dengan lainnya, “imbuhnya.

Karena transportasi penunjang utama pembangunan. Ngapain kita bangun jalan mewah-mewah, sementara penggunanya tidak didukung alat keselamatannya. Inilah alasan knapa kami inginkan pemerintah untuk tegas menggunakan power yang dimiliki dalam melindungi keselamatan rakyat Indonesia, dan bukan selalu menunggu diprotes dulu”tutupnya.

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!