Pimpinan Parpol Pengusung Pemerintah Sepakati Lawan Terorisme

Sejumlah Partai Politik (Parpol) pengusung Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersepakat satu hati untuk melawan terorisme. Hal itu dilakukan karena selain mengorbankan jiwa manusia, aksi teror yang terjadi bisa mengganggu dan mengancam kedaulatan negara.

“Kedaulatan negara tak boleh dipertaruhkan. Harus ada perlawanan dan kita harus bersatu,” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani usai dialog dengan Menkopolhukam Wiranto bersama sejumlah sekretaris jenderal partai politik pengusung pemerintah di Jalan Denpasar Nomor 9 Jakarta, Senin (14/5/2018).

Bersama para sekjen parpol lainnya dan sejumlah Ketua Fraksi DPR pengusung pemerintah, Asrul Sani mengatakan persoalan terorisme sudah menjadi hal yang serius dan harus mendapatkan perhatian prioritas. Ada banyak implikasi ancaman baik sosial kemanusiaan tetapi juga soal kedaulatan negara. Untuk itu patut mendapat perhatian serius.

“Terorisme tidak hanya ancaman bagi kemanusiaan, namun bagi kedaulatan negara. Seriusnya persoalan terorisme ini menjadikan kami berinisiatif bertemu dengan pemerintah, untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah cepat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memerangi terorisme tersebut”, ujar Arsul Sani.

Senada dengan itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku dibutuhkan komitmen bersama memerangi aksi terorisme yang terjadi di negeri ini. Sebagai pemilik suara di DPR, PDI Perjuangan serta sejumlah partai pengusung pemerintah akan melakukan aksi percepatan penegakan dan pemberantasan terorisme melalui regulasi. Lobi-lobi di internal partai politik pengusung pemerintah dengan partai polituk lainnya akan terua dilakukan demi percepatan penyelesaian pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.

“Kesepakatan yang diperoleh sangat positif. Apapun terorisme harus dihadapi bersama secara total, menyeluruh dan melibatkan seluruh alat negara, baik Polri, TNI, BIN, maupun seluruh aparatur sipil pemerintah,” kata Hasto.

Dia mengatakan pelibatan tokoh masyarakat dan seluruh komponen bangsa harus dilakukan agar terorisme bisa dihadapi bersama secara komperhensif.

“Penting pelibatan semua pihak agar aksi terorisme disertai intimidasi dapat segera diatasi. Kedaulatan dan keselamatan negara tidak boleh dipertaruhkan. Maka kita tidak boleh lengah, dan semua bersatu padu melawan musuh rakyat tersebut”, kata Hasto.

Sementara itu, Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, juga menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh mempolitisasi persoalan ini. “Rakyat telah menjadi korban oleh tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut. Ini masalah kita bersama, dan negara wajib melindungi seluruh umat, karena itulah semua harus bersatu dan bersama-sama memerangi terorisme tersebut,” katanya.

Selain itu dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan politisasi semua kejadian yang terjadi hingga saat ini. “Langkah proaktif akan kami lakukan bersama dengan mengajak masyarakat untuk tidak takut namun harus tetap berani menghadapi terorisme”, kata Kadir Karding.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq, mengarakan diperlukan ssjumlah langkah cepat untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan rakyat. Keselematan rakyat harus menjadi yang utama. Dengan demikian maka kedaulatan negara harus terus berada dalam.kondisi yang baik dan terkendali. Peran serta semua pihak termasuk partai politik harus benar-benar dimaksimalkan dengan komitmen yang teguh.

“Berbagai langkah yang diambil tersebut sangat penting mengingat keamanan dan keselamatan rakyat, bangsa dan negara menjadi tanggung jawab kita semua, apapun partai politiknya,” kata Ahmad Rofiq.

(kha)

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!