Deddy Mizwar Sebut Larangan KPI soal Cakada Bermain Sinetron Bermuatan Politis

Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menyebut surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan calon kepala daerah (Cakada) yang bermain sinetron atau film sarat muatan politis.

“Sangat, sangat dengan muatan politis,” kata Dedi, saat berkampanye di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/5/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Demiz itu, setiap orang maupun calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 boleh bermain sinetron maupun film dengan syarat tidak mengandung unsur kampanye.

“Seperti halnya, semua kandidat dilarang untuk berkampanye di mesjid atau sarana ibadah. Tapi bukan berarti tidak boleh ke mesjid kan? Artinya sama saja yang penting tidak kampanye,” cetusnya.

Demiz menduga larangan KPI itu sebuah kezaliman yang hanya berniat menjatuhkan dirinya. Karena sinetron tersebut, lanjut Demiz, sudah ada sejak lama dan selalu ditayangkan selama bulan puasa.

“Menurut saya itu kezaliman dan by setting. Dalan sinetron itu saya tidak kampanye, justru ibadah karena di dalamnya termuat syiar Islam. Masak umat Islam tidak boleh syiar agamanya?,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Dedi Mizwar – Deddy Mulyadi, Asep Wahyu mengaku tidak khawatir dengan larangan KPI soal sinetron yang diperankan Deddy Mizwar tersebut.

Menurut Asep, surat edaran larangan KPI tidak memiliki landasan hukum yang mengatur tentang larangan kandidat bermain film atau sinetron.

“Saya tidak khawatir, saya kemarin sudah komunikasi dengan KPU RI. Intinya surat edaran KPI itu tidak memiliki cantolannya. Karena dalam gugus tugas KPU RI, Bawaslu RI, KPU dan Dewan Pers tidak ada cantuman larangan bermain film, sinetron,” ujar Asep.

Ia menilai larangan itu cenderung tendensius. Pihaknya pun sudah melayangkan somasi kepada KPI pada Jumat 11 Mei 2018 kemarin. Tindakan itu dilakukan agar masalah serupa tidak kembali terjadi.

“Kalau tidak kita lakukan itu, mereka akan melakukan hal hal diluar aturan secara masif dan agresif. Nanti jika somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, kita akan melanjutkan ke tingkat PTUN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonssia (KPI) melayangkan surat edaran larangan nomor 68 tahun 2018, bagi calon kepala daerah yang maju pilkada tampil dalam film, seni drama, sinetron, maupun seni peran lainnya di layar televisi berbarengan dengan waktu penetapan calon peserta Pilkada 2018.

(kha)

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!