Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Penggunaan Pesawat Kepresidenan

Polemik mengenai penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden (capres) petahana saat kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 justru bergulir di tingkat pimpinan DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berseberangan pendapat mengenai masalah tersebut.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu mengetakan, saat Presiden sebagai petahana melakukan kampanye pilpres, yang bersangkutan tetap sebagai kepala negara dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya. Karenanya, penggunaan fasilitas termasuk pesawat kepresidenan oleh petahana tidak ada masalah.

Namun, pendapat tersebut ditentang Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, fasilitas pesawat kepresidenan tidak boleh digunakan oleh petahana saat kampanye. Menurut dia, masih ada alternatif lain selain menggunakan pesawat kepresidenan. “Alternatifnya, sewa pesawat atau gunakan (pesawat) komersial. Jadi menurut saya itu tidak adil karena masih ada alternatifnya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Fadli mengatakan, untuk pengawal, ajudan, dan fasilitas lain yang melekat pada presiden sudah ada aturannya. Karena itu, dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang aturan mengenai penggunaan pesawat kepresidenan tersebut.  “Mobil pun demikian, saya kira enggak ada masalah. Tapi kalau untuk pesawat, itu sangat spesifik,” katanya.

Sementara itu, Bamsoet menegaskan bahwa penggunaan pesawat kepresidenan oleh petahana sudah melekat meskipun saat kampanye. “Mungkin saja pertimbangan KPU karena tugas-tugas Presiden melekat dan tidak boleh dibatasi sebagai kepala negara harus terus untuk menyelesaukan tugas-tugasnyanya,” kata Bamsoet.

Dia menilai kalau Presiden tidak boleh menggunakan pesawat kepresidenan pada saat kampanye Pilpres 2019, sedangkan pada saat yang bersamaan harus menjalankam tugas-tugas kenegaraan, maka terjadi keterbatasan mobilitas presiden dari satu daerah ke daerah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Bambang menilai mobilitas Presiden tidak boleh dibatasi, khususnya dalam mengunjungi masyarakat di daerah-daerah sehingga membutuhkan transportasi seperti pesawat kepresidenan.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pesawat kepresiden merupakan bagian dari fasilitas jabatan dan juga bagian keamanan kepala negara yang melekat pada Presiden, meskipun saat kampanye Pilpres 2019. Menurut dia, kalau Presiden menggunakan alat transportasi yang pengamanannya tidak standar, maka akan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan keamanan Presiden.

“Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan,” kata Arief.

Sementara itu, Pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 304 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan fasilitas negara yaitu sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Kedua, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya. Ketiga, fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!