Pasar Tanah Abang, Anomali Kebijakan Gubernur Anies

Jakarta. – Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penutupan ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang dan justru diperuntukkan bagi dibukanya kios-kios Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai sebuah keputusan yang kontoversial.

Di satu sisi semrawutnya kondisi di sekitar pasar tanah abang akhir-akhir ini karena pada pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan untuk menggelar lapak dagangannya menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bahkan trotoar yang sejatinya diperuntukkan bagi pejalan kaki kini telah hilang secara fungsi.

Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta secara tegas mengkritik bentuk keputusan yang diambil gubernur karena dianggap justru menambah masalah baru bagi kondisi Pasar Tanah Abang.

“Tanah Abang punya Histori yang sangat panjang sejak era Belanda, Tanah Abang juga adalah Pasar Terbesar se Asia Tenggara” Demikian tutur Rio dalam wawancara nya hari ini (23/12)

Aksi pengalihan fungsi jalan raya yang kemudian diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima dianggap sebagai salah satu bentuk kompensasi politik yang dilakukan kepada pihak-pihak tertentu karena sudah terlanjur disampaikan dalam janji kampanye Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu

“Dengan pengelolaan yang parsial, hanya untuk meredakan tuntutan sebagian pihak saja maka keberadaan pasar tanah abang sebagai salah satu destinasi perbelanjaan akan hilang” Demikian Rio menambahkan.

Telah kita ketahui bersama bahwa pada era-era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya penataan Pasar Tanah Abang sebagai pusat interaksi ekonomi di DKI JAkarta realatif lebih berhasil.

Penataan PKL Tanah Abang itu sangat berhasil di era Gubernur Jokowi. Saat itu, para PKL telah bersedia untuk masuk ke Blok G. Ini menimbang karena Pasar Tanah Abang merupakan ikon pasar tradisional yang terkenal di sejumlah negara.

Kebijakan Jokowi saat itupun berhasil membuat kawasan lebih rapih dan nyaman bagi pejalan kaki sehingga mendongkrak jumlah kunjungan. Dampak lainnya ialah jalanan jadi lancar karena seluruh badan jalan berfungsi penuh. Kawasan Tanah Abang tetap tertata sampai era Gubernur Ahok.

Tentu saja keputusan Gubernur Anies Baswedan yang merubah alih fungsi jalan menjadi tempat PKL telah menuai banyak pro kontra, para sopir angkot yang biasa melintasi ruas jalan tersebut merasa dirugikan dan para pengguna jalan lainnya merasakan hal sama karena akses jalan yang diganti menjadi tempat PKL.

Ditempat terpisah Ketua DPRD DKI Jakarta H. Prasetio Edi Marsudi, SH memberikan komentar dengan nada yang lebih pedas, karena penutupan jalan untuk dipergunakan sebagai tempat PKL dianggap melanggar Perda Tibum dan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kedua aturan itu menyebutkan bahwa jalan dan trotoar dilarang digunakan untuk berjualan. Bahkan, pasal 12 UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum memberikan acaman pidana dan denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan,” kata Pras kepada media.

**

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!