Terima Kasih Pak Jokowi, Tapi Kapankah Pemerataan Sampai Di Kampung Kais?

Sejarah mencatat tanggal 1 Januari 2016 Bapak Jokowi menginjakan kaki di Tanah Bosiro  (PT. Perum Perhutani). Demikian rilis yang ditulis Ollan Abago, seorang putra asli Kais, pada 27 November 2017

Lanjut Ollan, Pabrik Sagu milik BUMN tersebut terletak di Kampung Kais Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat.

Semenjak Presiden Jokowi kunjungi daerah ini, kini Kampung Kais sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah dan swasta. antara lain, lampu tenaga surya, bantuan 20 unit komputer bagi anak sekolah, bantuan empat genset dan lombot serta lainnya yg peruntuhkan bagi pelayanan umum. Jelasnya.

Namun dalam semangat pembangunan itu, Ollan Abago yang juga merupakan aktivis Pecinta Sungai ini mengatakan, tentu tidak terlepas dari problem mendasar yg dihadapi oleh warga setempat berupa tingginya harga kebutuhan pokok, yakni:
1.Minyak kelapa Rp. 20.000/liter
2.Bawang merah Rp. 50.000/1Kg
3.Bawang putih Rp. 50.000/1kg
4.Gula pasir Rp. 20.000/1Kg
5.Beras murah Rp. 15.000/1Kg
6.Beras bersih Rp. 20.000/1Kg
7.Garam Rp. 10.000/dos
8.Fecin Rp. 5.000/dos
9.Rokok Surya 16 Rp. 25.000/Bungkus
10.Ricak/cabe merah Rp. 60.000/1Kg
11.Es Batu Rp. 15.000/buah
12.Bensin 20.000/liter
13.Solar 25.000/liter
14.Oli 35.000/liter. Demikian ulasan Ollah pada rilis yang diterima media.

Putra Kais tersebut juga melansir pengakuan Mama Sipora Abago/Tebe, soal bagaimana kebutuhan dalam sehari. Menurut Mama tersebut, kebutuhan uang sehari bisa mencapai Rp. 150.000 – 350.000,-. Lanjut Mama Sipora, per-bulan jika dibulatkan Rp. 200.000/hari maka total Rp. 6.000.000,-/bulan.

Selain pemerataan harga bahan pokok, rilis dari Ollan Abago tersebut juga menyoal disiplin Aparatur Sipil Negara-ASN di Distrik Kais, lokasi Pabrik Sagu di Papua. Menurutnya, Kepala Sekolah Dasar selalu tinggal di Kota (Teminabuan Ibu Kota Sorsel), Kepala Distrik Kais selalu tinggal di Kota (Teminabuan Ibu Kota Sorsel), Pasar bagi pendapatan ekonomi warga tidak ada, contoh seperti Sagu, udang, siput, ikan, sayuran, kerajinan tangan mama papua dan lainnya, tulisnya.

Lebih lanjut Olan menjelaskan, akses penjualan hampir semua berpusat di Teminabuan, Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga membutuhkan biaya Bahan Bakar Minyak dan jauh lebih mahal. Selain itu, disiplin ASN dan pemerataan, terkait keberadaan BUMN Sagu, perusahan Sagu belum optimal dalam menyerap potensi sagu warga karena  potensi pasarnya juga belum jelas sehingga 100% belum berjalan seperti yang diharapkan.

Terkait Infrastruktur, Ollan menulis bahwa, jarak antar Teminabuan dan Kais melalui dua jalur: darat dan laut. Jalan darat sementara dalam proses membangun. Sedangkan melalui jalur laut berjarak kurang lebih membutuhkan BBM berjenis bensin sebnyak 120 liter memakai mesin 40 PK dua buah dengan kendaraan spetbot/lombot  untuk sekali jalan.

Dengan kondisi tersebut, Olan yang dulunya juga senioritas Sorong Raya di Jogja itu berharap apa yang pernah bapak Jokowi bilang bahwa semangat “SATU HARGA” agar terwujudnya “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” bisa terealisasi dikampung kais.

Menurut Ollan, nasib kampung kais tak jauh beda dengan kampung disekitar daratan dan pesisir Sungai besar yang mengalami hal serupa.

Mengakhiri rilisnya, Ollan T. Abago menyebut berberapa aspek yang menjadi kebutuhan untuk diperhatikan oleh eksekutif terkait, diantaranya:

1. Pemda Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) wajib membuat Peraturan Daearah (perda) terkait pangan lokal sagu sebagai sajian acara penting disegenap unsurnya dan mengurangi ekspor beras sebagai bentuk dukungan nyata bagi kemanfaatan sumber daya lokal

2. Pemda Sorsel wajib membuat perda terkait subsidi sagu sebagai kebutuhan pokok setara dengan beras raskin dengan persentasi 70% beras raskin dan 30% sagu

3. Pemda Sorsel wajib memberikan subsidi bagi “pasar berjalan” khusus kebutuhan pokok rumah tangga dengan konsep “satu harga” di setiap Distrik yang berada di daerah pesisir

4. SPBU milik pemerintah wajib didirikan dengan konsep “satu harga” di setiap titik strategis dengan konsep tiga (3) Distrik satu (1) SPBU

5.Pemda Sorsel wajib menyediakan POS Online bagi keluhan warga tetang kelalaian petugas ASN yang sering mangkir dari tugas di daerah-daerah terisolir dan sulit terjangkau serta memberikan sangsi tegas dan dimuat dalam media cetak sebagai bentuk efek jera

6. Pemda Sorsel wajib mendirikan BANK di Distrik Kais, agar memudahkan warga untuk akses tunjangan biaya bagi putra putri mereka yang sedang merantau menimba ilmu di negeri orang.

*Ir

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!