Kemenkeu Beberkan Tantangan Jalankan APBN 2018, dari Subsidi hingga Infrastruktur

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan tahun depan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah terutama untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pasalnya dalam menjalankan APBN apa yang sudah ditargetkan diusahakan untuk bisa tercapai sepenuhnya.

“Karena itu menjalankan APBN yang ada saja, menjadi sesuatu yang harus kami selesaikan,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Baca Juga: Tahun Politik, Kemenkeu Upayakan APBN 2018 Tanpa Revisi

Menurutnya, selain itu pemerintah juga harus membangun infrastruktur tanpa mengandalkan APBN sepenuhnya. Oleh karenanya dirinya kerjasama dengan swatsa dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pembangunan infrastruktur masih banyak yang diperlukan. Dari awal kami tahu persis APBN enggak akan cukup untuk bangun, maka dibutuhkan PPP dan BUMN. Jadi financing bisa dari mana-mana,” jelasnya.

Selain itu, juga memnfaatkan pengeluaran negara untuk sesuatu yang berguna bagi masyarakat seperti perlindungan sosial dalam bentuk transfer daerah dengan memberikan subsidi. Untuk memaksimalkan subsidi kepada daerah ini maka pemerintah saat ini mengubah mekanisme penyaluran subsidi daerah pemberian uang tunai menjadi kartu. Dimana anggaran yang dikeluarkan ini untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang ada di daerah.

“Memang anggaran dikasih tugas untuk itu. Maka anggaran dipakai dengan mix yang juga harus cukup cerdas. Kami mix untuk bangun infrastruktur tapi ada bagian untuk perlindungan sosial. Anggaran enggak pernah seperti situasi, mix nya balance tahun ke tahun,” jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Tak Ingin Bongkar Pasang APBN di Tahun Politik, Apa Alasannya?

Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun depan juga ditingkatkan menjadi 10 juta dan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Perlindungan sosial itu paling efektif dengan cash tranfer. Kalau raskin itu enggak baik kalau enggak dibagi rata. Sekarang kami ubah. Jadi bukan beras lagi yang akan dikirim ke masyarakat tapi dalam bentuk non tunai,” tukasnya.

(dni)

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!