Manusia Dan Masyarakat Sungai Dengan Kearifannya

Indonesia sebagai negara pulau, negara pulau tanpa sungai tidak mungkin hidup. Kata Prof. M.P. Lambut (Guru Besar Di Unvirsitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan)

Indonesia terdiri dari 14.000 lebih pulau dan terbagi menjadi dua wilayah yakni barat dan timur Indonesia, di utara ada Malasia dan Brune kalau disana hutan dan sungainya masih utuh sedangkan di Indonesia hancur lebur
Kami semua menamakan diri kami suku-suku besar yg berjumlah 284 lebih ini menurut nama sungai, kami mempunyai hukum adat mengenai sungai dan kami juga mempunyai pemangku adat tentang sungai tetapi kami kalah dengan Pemerintah, adat kami dibuang.

Kami juga memelihara sungai, kami mempunyai aturan tentang sungai di sungai itu ada saudara kami yg tidak boleh kami kotori tetapi kami juga kalah karena semua orang mengotorinya. Salah satunya ketika pembukaan lahan 1000 hektar lahan kelapa sawit dan berjuta-juta hektar kerajaan perkebunan sawit milik Malasia, Korea dan Australia terus membuka lahan di tanah Kalimantan, yg lebih parah lagi saudara kita dari Negeri Jiran Malasia menebang kayu di indonesia dan Pemerintah malah mengijinkannya. Mereka para perusahan itu mempunyai pembela, sedangkan kita siapa pembelanya..?
Hasil kajian dari Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalsel mengatakan jika pulau Kalimantan mengalami ganguan ekologi maka Sumatera, Jawa dan Sulawesi akan hancur lebur (Sember: Prof. M.P. Lambut)

Pada tahun 1971 ketika Prof. Lambut kembali dari Amerika ia masih bisa minum air di sungai Martapura, sekarang sudah sangat tercemar. Betapa hebatnya pulau Kalimantan ini yang sekarang menjadi eksploitasi semua orang.

Leluhur kami yang punya sungai disingkirkan karena sekarang orang melihat sungai sebagi pasar, airnya dikelola jadi munuman bisa kaya raya. Mengambil ikan semaunya bisa kaya-raya dan ikutlah orang-orang perakus dan perusak itu.

Tanah Papua masih tergolong Tanah Surga yg jatuh ke bumi begitulah kata Presiden Jokowi.

Kini hutan di Tanah Papua sudah hampir habis dengan berbagai eksploitasi para pemodal baik dalam dan luar negeri untuk membuka lahan perkebunan, mulai dari kelapa sawit mengambil lahan sagu dan lainnya tentu akan sangat merusak ekosistem hutan dan tangkapan air kawasan Daerah Aliran Sungai.

Rekomendasi penulis untuk Pemerintah:

1. Perlunya keterlibatan komunitas sungai & DAS dalam pengelolaan sungai dgn menjadikan komunitas dan masyatakat sebagai subjek dalam pengelolaan sungai dan sumber daya air;

2. Meningkatkan kolaborasi para pihak (Komunitas/Masyarakat, Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Media) dan dijabarkan masing2 perannya;

3. Perlunya upaya serius dan akselratif sebagai langkah darurat dalam penyelesaian pencemaran sungai (sampah, limbah cair dan limbah B3);

4. Melembagakan hak atas partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan sungai dan sumberdaya air pada produk hukum di level pusat hingga daerah;

5. Memberdayakan masyarakat sekitar sungai dan DAS melalui:
a) Pendidikan (pelatihan ketrampilan serta peningkatan kapasitas berupa sekolah sungai). Sehingga proses diseminasi pengetahuan dan informasi mengenai sumber daya air, ekosistem dan pengelolaan sungai hingga ke tingkat tapak;

b). peningkatan ekonomi masyarakat (manfaatkan potensi yg ada), dan

c). Penguatan budaya

6. Mendorong KPU untuk mengangkat isu-isu pengelolaan lingkungan sungai dalam proses pemilihan (Pilpres, Pilkada, Pileg);

7. Mengusulkan badan otoritas sungai di tingkat Nasional dan Dinas Sungai dan Sumberdaya Air di Pemerintah Daerah guna mempercepat proses pemulihan kualitas, kuantitas sungai dan sumberdaya air yg ramah lingkungan.

 

* Olland Abago

*Penulis adalah pecinta Sungai Sorong Selatan, salah satu peserta pada Tim Perumus Kelompok II, Kongres Sungai Indonesia Ke III. Banjarmasin 1-4 November 2017_

 

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!