Menjawab Opini Liar Freeport

50 tahun keberadaan freeport bukan perkara mudah untuk mengembalikan keadaan. Selain kehancuran alam secara fisik yang tertimbun bebatuan, pasir dan lumpur serta mengeringkan tumbuhan disekitar.

50 tahun cara pandang publik pun disumbat. Kebanyakan cara pandang freeport alias jebakan berpikir setingan freeport di dengungkan oleh kalangan tertentu.

Bahkan orang cerdas sekalipun, bila tak teliti, dia akan bicara sesuai yang freeport mau dan inginkan.

Belum lagi kita berhadapan dengan mereka yang meraup untung bisnis era freeport jaya. Diskursus renteng freeport menimbulkan multitafsir dan opini liar dimana mana. Itu wajar.

Mengembalikan cara pandang yang rasional dari cara pandang yang punya maksud tertentu demi bela freeport, sesuatu yang masih sulit untuk disadarkan.

Semoga tanya jawab dibawah ini membuat kita sekalian makin sadar dan inilah debat seputar duduknya KK dan mengapa IUPK. Debat soal kenapa negosiasi, biarkan saja selesai kontrak 2021 freeport pergi. Debat soal divestasi, ambil alih, nasionalisasi atau UU minerba. Selamat menyimak

Tanya

Divestasi saham ini mekanismenya b to b.. ini bukan bagian dari renegosiasi kontrak. Jika pemerintah harus melakukan by back atas saham Freeport, maka ini jelas merugikan negara padahal kontraknya bakal berakhir  tahun 2021.

Jawab:
Begini memahaminya. Kedudukan KK sama dgn UU. Maka, kalau dibiarkan sampai 2021, otomatis perpanjang sampai 2041. Kalau batal urusanya arbitrase. Itulah frasa dalam KK.  Nah,  supaya KK tidak sama dengan UU, lucuti dulu KK. Tujuannya apa? Bila syarat dalam UU minerba tidak dipenuhi, usir. Selama ini karena kk masih melekat, ketentuan dalam UU minerba tidak bisa dieksekusi.

Jadi, pandagangan bahwa tunggu sampai 2021 baru dihentikan, itu jebakan freeport.

Jokowi sangat diapresiasi krn dia berhasil membawa wibawa UU mengalahkan KK. Itu poin penting.

Lalu, ada pandangan soal divestasi mau pakai uang dari mana beli saham? Ini pandangan romantisme kontrak karya. Sekarang coba memandang dari segi IUPK.

Negara mengendalikan operasi tambang di Timika. Pada segi B to B pun dominasi negara lebih dominan. Artinya apa? Tanpa freeport pun, Indonesia sudah otomatis kelola itu tambang. Beres toh

Tanya:
Sepertinya publik juga jadi bola pingpong Freeport

Pertama, pada intinya PT. Freeport telah ‘meneyerah’ dengan menurunkan produksinya hingga 60 persen setelah tidak mendapat restu eksport konsentrat.

Namun dengan perubahan kontrak itu maka alasan untuk eksploitasi berlanjut. IUPK menjadi perpanjangan ijin atas perusahaan  tersebut.

Saya kira keliru jika menyebut perpanjangan kontrak KK otomatis menjelang tahun 2021. Tidak, justru IUPK menguatkan bargain Freeport dan saham perusahaan emas yg sudah sekarat itu. Kini perusahaan itu sehat kembali.

Kedua, mengenai isi negosiasi kontrak, Freprot tetap mengacu pada prinsip naildown, bukan prevailing seperti diatur dalam PP 1/2017. Prevailing artinya mengikuti aturan pajak yang berlaku. Jadi, pajak dan royalti yang dibayar Freeport tetap (kecil).

Renegosiasi dimasa awal dengan Freeport bukan dengan mekanisme pembelian be to be, melainkan atas nilai KK pajak dan royalti yang kecil buat Indonesia. Sedangkan penyerahan saham Freeport hingga 10 persen dalam KK bukan dengan mekanisme buy back, tetapi ketentuan yg harusnya diserahkan dalam investasi Freeport.

Ketiga, soal dana pembelian yg mencapai Rp 107 trilyunan bukan perkara mudah. Freeport sendiri seperti diberitakan dalam CNN, bahwa mereka bukan sepakat dengan divestasi 51 persen melainkan itu bagian dari clousal renegosiasi yg belum pasti.

Freeport berani melepaskan sahamnya karena utang, anjloknya saham, dll, yg sekarang ini membutuhkan bailout dari pemerintah khususnya. Intinya banyak pihak yg terjebak dalam permainan Freeport.

Jawab:
IUPK itu sesuai amanat UU minerba. Stlh 2021 bru IUP. IUPK bukan kontrak karya lebel negara. Justru freeport inginkan IUPK mirip mirip kontrak karya shg mrk minta soal pajak dan urusan lainnya tdk sama dgn tembang lainya tapi diatur khusus. Tetapi pemerintah tdk ada aturan yg mengijinkan ada tambang yg diatur khaus. Semuanya diperlakukan sama.

Jadi, negosiasi paling alot itu krn freeport maunya urusan bisnis mrk diatur tersendiri dgn IUPK atau IUP. Pemerintah langgar UU kalau masih spt itu. Makanya skrg soal pajak dan kepastian hukum, akan keluar perpres yang mengatur soal itu bagi seluruh tambang di Indonesia termasuk freeport.

Jadi, jika ingin aturan khusus tersendiri soal freeport ya itu maunya freeport. Tapi pemerintah tdk bisa jawab itu. Yang jelas diatur sama rata

Tanya:
Intinya ini langkah mundur. Jika. Pemerintah memang serius melakukan renegosiasi kontrak banyak hal yg bisa dipaparkan pemerintah terkait kontrak yg merugikan negara selama ini, termasuk manfaatnya bagi pemerintah lokal. Ini yg sebenarnya belum tampak sebab negosiasi ini baru sebatas sarat formalnya dan bukan substansi “kerugian negara”.Terlepas dari buaya-buaya siapa saja, yg pasti kita juga masuk mulut buaya para Jenderal Luhut Panjaitan, Cs. Bagi saya masalahnya bukan kepentingan siapa dibalik isi itu tetapi argumentasi mana yg paling objektif

Jawab:
soal freeport ini kali ini bru sy ancung jempol krn menurut sy kebijakan ini lbh keras dri sebelumnya. Bahkan trik trik freeport pun tdk nembus.

Freeport duluan deklrasasi tambang bawah tanah, padahal dia belum mengantongi ijin. Sesuai KK II, lokasinya tambang terbuka grasberg dan kucing liar. Sementara belum ada negosiasi soal tambang bawah tanah, perusahaan berpatokan pada KK II yang perpanjang otomatis iti sehingga seenaknya deklarasi tambang bawah tanah dengan nilai investasi 1 miliar dollar. Freeport yang nakal duluan, sehingga ketika pemerintah sikat balik, mereka mau ancam ke arbitrase, tidak tembus lantaran unsur ingkar janji duluan freeport yang berulah.

Tahun 2021 menurut sy freeport pergi. Kenapa? Freeport tdk akan bangun smelter. Smntra syarat utama dalam IUPK itu bangun smelter dan divestasi dlu bru diperpanjang ijinya.

Tanya:
Yang membuat saya tak habis pikir bahwa banyak yg berpikir divestasi ini sebagai solusi pengembalian kedaulatan nasional atas kekayaan sumberdaya alam? Padahal persetujuan akan divestasi mendorong aset2 nasional go-publik. Tentu saja jika mekanismenya be to be maka sama saja ini dgn murni bisnis alias goreng saham. Saya pikir inilah masalahnya, banyak pihak yg sudah melirik seperti juga divestasi Newmont sebelumnya

Jawab:
Pemerintah bekerja sesuai UU. Smntra otak otak spt kta ini yg revolusioner maunya tdk blh divestasi. Jdi…Di UU minerba wajib divestasi. Tdk ada nasionalisasi atau ambil alih. Itu letaknya

Tanya:
Itu dia. Pemerintah terjebak pd skema divestasi dgn posisi tawar yg rendah. Semestinya Freeport kena finalti terlebih dulu, tetapi yg terjadi ditengah kebuntuhan eksport Freeport justru negosiasi menjadi karpet merah. Itu dia Mas Arki.. hehehe

Jawab:
Ijin eksport era SBY sebanyak III kali itu sampai akhir desember 2016. Pas kewenangan Jokowi, eksport dihentikan ada sekitar 3 minggu. Disinilah freeport gertak pemerintah dgn memecat para pekerja dgn cara fourlog atau dirumahkan. Setingan freeport adalah bikin marah pekerja agar mengamuk2 ke pemerintah supaya tdk atur freeport sampai 2021 dan otomatis KK melekat.

konsolidasi pekerja di Timika dan membalikkan keadaan. Mereka yg tdinya dihasut freeport serang pemerintah justru balik serang freeport tuntut hak mrk.

Sewaktu ijin eksport dihentikan oleh Jonan itu, saham freeport pusat anjlok hampir 0,65 persen. Disaat itulah mrk oke mau duduk berunding dri sblnya ancam ke arbitrase.

Akhirnya apa yg ditetapkan oleh pemerintah berhasil

Skrg ini regulasi Indonesia sdh berlaku sejak maret 2017 sampai 2021. Jika tahun tsb tdk ada syarat dipenuhin freeport ya silahkan pergi. Disini kedudukan hukum Indonesia kuat krn freeport telah menerima IUPK.

Tanya:
Ia juga sih, masa sih kita mesti menuntut Jokowi jadi revolusioner. Negosiasi yg moderat ini bisa juga jadi pelipur lara setelah puluhan tahun. Hehehe..

Jawab:
Kita harus akui bahwa selama ini freeport eksis sana sini lantara ada kubu yg selalu bekerja gagalkan negosiasi. Tujuanya spy proyek bisnis freeport berupa pelabuhan, listrik dan pangan, dikelola oleh perusahaan privat punya elit elit yg dekat dgn presiden. Makanya selalu gagal divestasi dan negosiasi sejak 2011. Ini jga trgantung presiden yg bersih. Klo tra bersih sdh pasti gagal negosiasi lagi.

*Arkilaus Baho

Aktivis MAI

banner 468x60

Subscribe

Berlangganan Suara Persatuan? masukan email anda!